PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

AMANDA TIKHA SANTRIATI, NIM. 10340091 (2014) PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Kemudian setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah mempunyai peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak di antaranya, UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, serta perlindungan hak anak dalam Hukum Islam yang sebagian telah banyak diresepsi ke dalam undang-undang sebelumnya. Namun secara faktual, Kota Yogyakarta yang terkenal dengan sebutan Kota Pelajarnya, terdapat banyak anak terlantar yang masih belum tersentuh oleh Pemerintah khususnya Dinas Sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk meneliti, bagaimana perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Kota Yogyakarta. Untuk menganalisis permasalahan tersebut penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yaitu merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapatkan suatu gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti dengan melalui pendekatan Normatif Empiris yang mana dilakukan berdasarkan pengembangan bahan hukum primer dan sekunder berupa undang-undang dan literatur, serta dikorelasikan dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial, Panti Asuhan dan Rumah Singgah dengan melakukan wawancara, observasi kepada pihak yang terkait di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Sosial sudah menjalankan amanatnya sesuai aturan yang ada dengan memberikan perlindungan hak pendidikan bagi anak terlantar. Demi mewujudkan terlaksananya aturan tersebut, Dinas Sosial bekerjasama dengan beberapa instansi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan mengadakan Program Kesejahteraan Sosial Anak. Dengan program tersebut terdapat hal yang sangat berdampak baik dalam perlindungan pendidikan anak terlantar yaitu pemberian bantuan kebutuhan dasar anak, dan program Wajib Belajar 12 Tahun. Namun demikian, masih terdapat masalah dan kendala yang mana pemberian bantuan dari pemerintah belum bisa merata, karena faktor masyarakat yang bukan dari kalangan keluarga miskin ikut mengambil porsi dalam bantuan tersebut kemudian bantuan untuk kebutuhan dasar anak dirasa kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdampak terhadap presentase anak terlantar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item