PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA: Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat

ALFARABI, S.H.I, NIM: 1120310063 (2013) PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA: Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA: Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA: Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (733kB)

Abstract

Pelembagaan hukum pencatatan perkawinan merupakan peran aktif Negara dalam bidang administrasi hukum Islam guna penertiban dan penjaminan kepastian hukum bagi setiap pasangan dalam perkawinan. Upaya ini selanjutnya direpresentasikan oleh penghulu KUA yang ditunjuk oleh Negara sebagai aktor tunggal dalam pencatatan perkawinan. Penunjukkan penghulu KUA sebagai pemangku otoritas tunggal ini berbanding lurus dengan miningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyelenggarakan perkawinan secara tercatat, namun dalam kasus tertentu masih terdapat praktek perkawinan tidak tercatat sebagai alternatif di samping perkawinan tercatat. Praktek perkawinan tidak tercatat ini dapat ditemukan dalam praktek kawin kyai di tengah masyarakat Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Praktek ini menunjukkan eksistensi penghulu non-Negara sebagai alternatif di samping penghulu yang ditunjuk Negara dalam penyelenggaraan perkawinan. Selanjutnya, bagaimana peran dan eksistensi pegawai pencatat pernikahan/penghulu yang ditunjuk Negara dan ‘ulama setempat di mata masyarakat Sinarrancang? Dan bagaimana masyarakat melihat otoritas penghulu yang ditunjuk Negara dan para ‘ulama atau kyai dalam penyelesaian masalah keluarga di desa setempat? Untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut dilakukan penelusuran data yang terdiri dari data dokumen terkait, observasi langsung terhadap praktek kawin kyai, dan interview terhadap aktor kepenghuluan dan pelaku kawin kyai secara purposive dengan teknik bola salju (snowballing), yaitu meneliti informan kunci dan digulirkan kepada informan lainnya. Selanjutnya, data-data tersebut diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan teori praktek dari Pierre Bourdieu dengan rumusan: (Habitus X Modal) + Ranah = Praktek. Habitus direpresentasikan oleh aktor penghulu, baik Negara maupun non-Negara; modal mencakup modal simbolik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh setiap habitus; dan ranah merepresentasikan arena penyelenggaraan perkawinan. Berdasarkan metode dan teori yang digunakan tersebut, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian hukum Islam sebagai pranata sosial dengan pendekatan normatif-sosiologis. Akhirnya, melalui metodologi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, eksistensi institusi kepenghuluan, penghulu Negara dan penghulu non-Negara, didasarkan pada sumber otoritas yang berbeda. Penghulu Negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan sedangkan penghulu non-Negara didasarkan pada kharisma individu dan tradisi setempat. Selanjutnya perbedaan sumber otoritas ini melahirkan relasi yang berbeda dengan masyarakat, di mana penghulu non-Negara menjadi pilihan alternatif di samping penghulu Negara sebagai pemangku otoritas tunggal penyelenggaraan perkawinan. Kedua, dengan menggunakan kerangka teori praktek, terlembaganya praktek kawin kyai secara alternatif di Sinarrancang dapat dijelaskan sebagai wujud kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara dalam ranah penyelenggaraan perkawinan yang ditopang oleh modal masing-masing. Demikianlah dapat disimpulakan bahwa terlembaganya praktek kawin kyai merepresentasikan kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara. Kata kunci: Penghulu Negara, penghulu non-Negara, dan kontestasi otoritas.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item