IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XI/2013 TENTANG PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

ITA’ FI’LA RUSYIDA, NIM. 10340134 (2014) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XI/2013 TENTANG PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XI/2013 TENTANG PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (854kB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XI/2013 TENTANG PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB)

Abstract

Indonesia merupakan sebuah Negara dengan tingkat kelahiran yang dikatagorikan sangat tinggi. Namun di balik pertumbuhan yang tinggi tersebut kesadaran orang tua terhadap hak-hak anak masih sangat kurang. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kasus kejahatan terhadap anak, termasuk orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan membuang anaknya. Hal itu tidak sesuai dengan konsep perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Persoalan lain yang muncul adalah masih banyak dijumpai anak yang tidak memiliki akta kelahiran, padahal akta kelahiran berfungsi untuk memperjelas status dan nasab pada anak. Akta kelahiran juga bisa digunakan sebagai identitas bagi anak dalam keperluan administrasi. Mahkamah Kostitusi sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 sebagai Judicial Riview terhadap Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan faktor apa yang menjadi penghambat serta pendukung dalam pelaksanaannya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik menggambarkan proses pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013, serta menjelaskan, menyimpulkan permasalahan, dan peristiwa yang terjadi sebagai fakta yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Empiris. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum, konsep negara sebagai perlindungan HAM dan teori hierarki perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak 1 Mei 2013. Pelayanan proses permohonan akta kelahiran yang terlambat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga mengalami perubahan. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan permohonan akta kelahiran yang terlambat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berhasil, tetapi ada faktor lain yang kurang mendukung, yaitu kurangnya pegawai, kurangnya kesadaran dari masyarakat dan ketidaksinambungan antara daerah yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meliputi tersedianya fasilitas yang sudah memadai, dan adanya jaringan internet untuk memudahkan mengakses informasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item