PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

SITI NUR ANNISA AMALIA, NIM. 09370024 (2013) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (961kB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2012, serta kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan, dan persamaan hukuman dalam hukum pidana Islam. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan berusaha memaparkan tentang dasar hukum, bentuk serta penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 serta efektifitas sanksi takzir dalam isi PERMA No. 02 Tahun 2012, dengan cara menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dan tidak berwujud angka, tetapi berupa kata-kata. Dalam mendiskripsikandan menganalisa data-data yang diperoleh akan dibantu oleh beberapa buku, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat mempermudah dalam memahami dan menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian dengan benar. Alasan Mahkamah Agung melahirkan peraturan No. 02 tahun 2012 dikarenakan Indonesia perlu melakukan penyesuaian nilai barang dalam pasal-pasal tindak pidana ringan serta jumlah denda dalam KUHP yang lama tidak disesuaikan sejak 1960 dengan mengeluarkan peraturan yang setidaknya jelas ditentukan hirarki dan kedudukannya dalam peraturan perundang-undang agar efektif dan memberikan keadilan kepada pelaku yang melakukan pencurian dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000. Penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 di pengadilan masih dianggap meragukan dikarenakan isi peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 deianggap merubah isi KUHP . Ketegasan hukum yang diberikan oleh syari’at Islam melalui turunnya wahyu mempunyai sebuah maksud tertentu. Syari’ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiripun tidak semata-mata ketika terjadi suatu jarimah harus dihukum akan tetapi harus mempunyai unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan sanksi tersebut dan apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka sanksi tindak pidanya dapat disrahkan pada hakim/qodhi yang disebut dengan istilah takzir. Hukuman takzir yang ada dalam hukum pidana Islam dan peraturan Mahkamah Agung meskipun secara tidak langsung saling berkaitan akan tetapi peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun ini sudah mendekati sebagaimana hukum Pidana Islam (Takzir). Adanya takzir merupakan sanksi yang diterapkan sebagai ganjaran buat pelaku jãrimah, dalam upaya pencegahan tidak hanya takzir yang dilakukan namun ada unsur lain yang harus dipertimbangkan sebagai upaya preventif. Kata kunci : Takzir, Hukum Pidana Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item