KONSEP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS UU RI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)

MUFIDATUL MUJIBAH, NIM. 09370043 (2013) KONSEP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS UU RI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KONSEP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS UU RI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (KONSEP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS UU RI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak dinilai sangat tidak memadai karena Lembaga Peradilan masih menyamakan perlakuan terpidana anak dan dewasa. Merespon kenakalan anak, secara yuridis, di Indonesia sudah ada keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang di ratifikasi dari Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semua peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang dianggap solusi terbaik bagi anak. Setelah UU yang berlaku terkait dengan pemidanaan anak menuai kritik dari berbagai kalangan, kini pemerintah mencoba melakukan terobosan baru dengan mengesahkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA NO. 11 TAHUN 2012) menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Langkah pemerintah dinilai lebih maju dari pada sekedar mempertahankan Undang-undang yang lama, sebab dalam UU SPPA yang menggunaan restorative justice, ada upaya diversi, yang diadopsi dari The Beijing Rules, yakni dengan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak di luar jalur peradilan. Dari sinilah letak signifikansi penelitian ini di mana penulis mencoba melakukan kajian diversi dalam hukum pidana Islam. Dalam menelaah permasalah tersebut, penulis menggunakan penelitian pustaka melalui pendekatan normatif dan sosio historis dengan metode deskriptif-analisis melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dan melalui data primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan instrumen analisis deduktif. Fokus kajian dalam penitilian ini mencoba mencari kesesuaian antara Ide Diversi yang berasal dari The Beijing Rules dengan konsep Sulh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversi dalam UU SPPA No. 11 tahun 2012 yang merupakan gagasan baru—yang bermuara pada The Beijing Rules— pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep sulh (perdamaian). Diversi dan sulh merupakan konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai pada posisinya yang asli, yakni sebagai ultimum remidium (senjata pamungkas). Perbedaan mendasar dari konsep sulh dengan diversi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam sulh, kasus-kasus yang dapat ditempuh berdasarkan ketegori hukuman, akan tetapi dalam diversi berdasarkan periodeisasi kurungan. Selain itu, orientasi sulh menggunakan victim oriented, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversi yang ada dalam The Beijig Rules yang memadukan antara victim oriented dan offender oriented.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item