SISTEM TATA PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MIFTACHUL JANAH , NIM. 10340109 (2014) SISTEM TATA PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (SISTEM TATA PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (SISTEM TATA PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (307kB)

Abstract

Daerah istimewa adalah daerah yang mendapatkan kewenngan istimewa yang berbeda dari pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pengaturannya dengan tetap mengingat hak-hak dan asal-usul dari daerah tersebut. Pengakuan secara legal Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 namun disini belum termuat apa istimewanya Yogyakarta ini. Selanjutnya setelah melalui perdebatan panjang telah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Terkait sistem pemerintahannya DIY memiliki keistimewaan dalam hal ini, yaitu bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Selain itu, Gubernur DIY telah mengeluarkan Surat EdaraN Nomor 5.1/SE/IX/2012 tentang Perubahan Nomenklatur SOPD yang menghapuskan kata “provinsi” dari penyebutan SOPD dan DPRD DIY. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem tata pemerintahan pemerintah daerah DIY pasca disahkannya Undang-undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012, serta untuk mengetahui apakah sistem pemerintahan yang ada sesuai dengan konstitusi negara Indonesia yang berbentuk kesatuan ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumendokumen, dan lainnya. Serta dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara (interview) langsung kepada para responden dan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan melaksanakan kewenangan keistimewaan yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk dan susunan pemerintahan DIY menganut sistem desentralisasi asimetris yang menggabungkan sistem monarki dalam kelembagaan informal pemerintahan daerahnya, tentunya dengan tetap memegang erat nilai-nilai keistimewaan dari asal-usul kerajaan. Sistem pemerintahan yang istimewa terletak pada pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang melalui penetapaan. Hubungan pusat dan daerah mengacu pada pembagian kekuasaan secara vertikal, dengan memberikan kewenangan istimewa bagi pemerintah daerah DIY. Terkait penghapusan kata “provinsi” dari penyebutan SOPD dan DPRD DIY tidak berpengaruh banyak dalam sistem pemerintahan DIY. Karena meskipun demikian, wilayah DIY tetap berkedudukan sebagai wlayah provinsi, hal ini hanya berlaku terhadap penyebutan saja guna menyelaraskan dengan Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang juga tidak menyebut DIY dengan kata provinsi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.,
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 02 Jul 2014 10:45
Last Modified: 16 Aug 2016 13:08
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13346

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum