PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA

LATIFA MUSTAFIDA , NIM. 10340095 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)

Abstract

Keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan hal yang lazim di dalam masyarakat Indonesia. Permintaan dan kebutuhan akan PRT meningkat akibat kesibukan masyarakat kelas menengah ke ruang publik untuk melakukan pekerjaan domestik, yakni kerumahtanggaan. Pada kenyataannya, PRT sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan rentan terhadap kekerasan. Perlakuan ini dominan diterima oleh PRT perempuan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan penelantaran rumah tangga tersebab bias gender dan lingkup kerja PRT yang sulit dijangkau pihak lain. Dalam lingkup daerah penelitian, Kota Yogyakarta memiliki peraturan terkait yakni Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang PRT dan Perda Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi PRT perempuan, upaya dan kendala penerapannya di kota Yogyakarta. Untuk menganalisis permasalahan tersebut penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dan diteliti melalui pendekatan Yuridis empiris yang dilakukan berdasarkan pengembangan beberapa data yang dikorelasikan dengan fakta di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) & Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) kota Yogyakarta, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ka. Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Sekolah PRT Tunas Mulia, Maupun lembaga lain yang bergerak di bidang perlindungan PRT maupun perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PRT perempuan secara umum masih didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Perda DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dua peraturan perundang-undangan tersebut memberikan bentuk perlindungan meliputi perlindungan hukum dan psikososial. Bentuk perlindungan lainnya diupayakan oleh lembaga sosial yang bergerak di bidang perlindungan PRT dalam pemberdayaan dengan mendirikan serikat dan sekolah PRT. Secara normatif, pemberian hak-hak PRT, pelayanan serta pendampingan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi secara praktis terdapat beberapa kendala di antaranya pengakuan dari masyarakat, sosialisasi penggunaan perjanjian kerja PRT yang belum menyeluruh terhadap majikan sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh dalam membuat kebijakan, dan pengawasan serta pendataan terhadap keberadaan PRT yang masih minim dilakukan. Demi mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perhatian dan kerjasama banyak pihak demi tercapainya keadilan dan perlindungan bagi PRT.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item