IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 370/KEP/2012 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013 DI KOTA YOGYAKARTA

MUHAMMAD ZHARFAN ‘ALIM , NIM. 10340202 (2014) IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 370/KEP/2012 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013 DI KOTA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 370/KEP/2012 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013 DI KOTA YOGYAKARTA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 370/KEP/2012 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013 DI KOTA YOGYAKARTA) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Upah minimum kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta tahun 2013 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013, menjadi sesuatu yang fenomenal. Hal ini disebabkan penerapan UMK yang baru pertama kali, karena pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan Upah Minimum Provinsi. Nominal yang UMK tahun 2013 (Rp1.065.274) lebih tinggi dari UMP tahun 2012 (Rp892.660), sehingga muncul problematika yang disebabkan berbagai faktor, baik terhadap pemerintah, pengusaha, ataupun tenaga kerja. Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dari penetapan UMK tersebut, maka penelitian ini mengkaji lebih dalam terkait implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta. Untuk menjawab problematika di atas, maka penelitian ini dilakukan secara langsung dengan bentuk penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Yogyakarta, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta, agar data yang dihasilkan benar-benar valid sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris dengan pengamatan literatur terkait asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum/perbandingan hukum, kemudian dikorelasikan dengan identifikasi hukum serta efektivitas hukum atau melihat fakta yang diimplementasikan di lapangan berdasarkan data primer. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan wawancara langsung kepada narasumber serta mengelola data yang diberikan di lapangan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta dilakukan dengan pembuatan, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan. Bagi pengusaha implementasi tersebut menuntut agar pengusaha mampu menaikkan standar upah baru bagi pekerjanya. Bagi tenaga kerja implementasi tersebut mengakibatkan peningkatan pasar kerja, sehingga persaingan antar tenaga kerja semakin meningkat. Persaingan tersebut menyebabkan berbagai macam akibat. Secara umum implementasi tersebut didukung dengan adanya dasar hukum yang kuat sehingga pemerintah yakin untuk menerapkan UMK sebagai dasar upah minimum tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Namun penerapan UMK tahun 2013 dengan peningkatan nominal yang meningkat drastis dari tahun sebelumnya (UMP 2012) mengakibatkan implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 menjadi kurang maksimal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item