PROBLEMATIKA HUKUM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KABUPATEN TASIKMALAYA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)

AGUNG JAMALUDIN, NIM. 10340147 (2014) PROBLEMATIKA HUKUM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KABUPATEN TASIKMALAYA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (PROBLEMATIKA HUKUM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KABUPATEN TASIKMALAYA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (7MB) | Preview
[img] Text (PROBLEMATIKA HUKUM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KABUPATEN TASIKMALAYA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA))
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (461kB)

Abstract

Kebebasan beragama menjadi perhatian penting bagi rakyat Indonesia, dengan munculnya berbagai kasus kekerasan terhadap kaum minoritas serta penistaan-penistaan agama yang kerap dilakukan oleh kaum minoritas pula, menunjukan bahwa kebebasan beragama masih jauh dari apa yang dicita-citakan dalam Konstitusi. walaupun undang-undang mengatur secara jelas bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut Agamanya dan kepercayaannya itu, namun keadaan sebagaimana terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, menunjukan bahwa dari segi teoritis masih menimbulkan pertanyaan status hukum pidana, apakah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai pelaku (plager) Penoda agama Islam atau bahkan sebagai korban kekerasan. Selain itu, apakah status hukum pidana tersebut sudah memenuhi unsu-unsur tindak pidana sebagaimana rumusan dalam Pasal 156a KUHP. Dalam ranah praktis hal ini masih menimbulkan problematika tersendiri, meskipun Surat Keputusan Bersama (SKB) telah dikeluarkan sesuai dengan perintah UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Pasal 2 ayat (1), namun demikian dalam tataran implementasi masih jauh dari kesempurnaan. Penelitian ini dilakukan di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya (Field Research), pemilihan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa kecamatan Singaparna merupakan lokasi penganut Ahmadiyah terbesar kedua setelah Kecamatan Salawu di Tasikmalaya. Penelitian ini juga mendeskripsikan fenomena terhadap kegiatan JAI setelah terbitnya SKB tiga menteri serta menganalisis respon masyarakat di daerah tersebut. Guna melancarkan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel yang digunakan adalah teknik non probability purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang berhubungan erat dengan JAI. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu apakah kehidupan beragama JAI sesuai dengan hukum di Indonesia atau bahkan melanggar ketertiban umum sebagaimana aturan dalam KUHP Pasal 156a. Bibit permusuhan dari kasus ini sebenarnya tak lepas dari tindak pidana yang dilakukan oleh kedua pihak, entah itu JAI sebagai penoda agama Islam yang telah memenuhi unsur tindak pidananya, atau mungkin warga masyarakat sebagai pelaku tindak kekerasan. Setiap konflik Ahmadiyah yang timbul ke permukaan dapat dipastikan berawal dari kegiatan JAI yang selalu eksis menjalankan dakwahnya di muka umum baik itu internal maupun eksternal Ahmadiyah. Sedangkan untuk implementasi UU No. 1/PNPS Tahun 1965 belum terealisasikan secara optimal, Pasal 2 ayat (1) mungkin menjadi satu-satunya Pasal dalam undang-undang tersebut yang cukup terealisasikan, karena telah diterbitkannya SKB tiga menteri yang memberi peringatan keras untuk menghentikan segala kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Namun untuk ayat (2) undang-undang tersebut belum ada tindakan pasti dari Pemerintah Pusat, yang pada intinya adalah membubarkan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Pusat tidak memiliki kedaulatan dan sikap yang tegas untuk menindak permasalahan Ahmadiyah di Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 03 Jul 2014 08:58
Last Modified: 10 Aug 2016 13:53
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13396

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum