ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR: 85/PID/2011/PTY)

MUHAMMAD NASRUDIN , NIM. 09340127 (2014) ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR: 85/PID/2011/PTY). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text ( ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR: 85/PID/2011/PTY) ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text ( ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR: 85/PID/2011/PTY) ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB)

Abstract

Tindak pidana penipuan menjadi salah momok yang menakutkan dimasyarakat. Dengan modus dan sarana yang beraneka ragam, tindak pidana penipuan dapat kapan saja dan dimana saja mendapatkan korbannya. Misalnya praktik pengobatan alternatif menawarkan banyak metode-metode penyembuhan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, selaku salah satu pelaksana dari penegak hukum, Pengadilan harus mengendalikannya. Tindak pidana penipuan sesuai yang diatur dalam Pasal 378 KUHP harus dirumuskan, dibuktikan, dan diejawantahkan menurut perkara yang terjadi. Seperti yang dilakukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 97/Pid.B/2011/PN.Slm tentang Tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai proses pembuktian pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur pidana dan menjatuhkan pidana. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa: pertama, putusan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Pasal 197 KUHAP jo. Pasal 199 KUHAP; kedua, hakim PT Yogyakarta telah mempertimbangkan tentang pembuktian unsur tindak pidana, namun hanya menyebutkan kembali penerapan unsur tindak pidana dari PN Sleman tanpa dicantumkan kembali dalam putusan PT Yogyakarta; ketiga, putusan hakim telah mencerminkan penalaran yang logis (runtut dan sistematis), namun dalam hal penafsiran hukum dan konstruksi hukum, hakim harus lebih mengetahui perkembangan nilai hukum yang hidup dalam masyarkat; keempat, didalam memutuskan, hakim PT Yogyakarta telah menggali nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu aspek ekonomi, sosial dan moral; kelima, terkait profesionalitas hakim, hakim PT Yogyakarta kurang rinci dan jelas dalam menerapkan mencantumkan kembai dalam putusan Nomor: 85/PID/2011/PTY, hakim harus juga melihat sumber hukum yang lain selain undang-undang yaitu yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum. Sudut pandang yang netral juga di perlukan untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan perkembangan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan ini dapat dijadikan rujukan, perhatian dan yurisprudensi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item