KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP)

ULFATUL ISTIQLALIYAH , NIM. 10340166 (2014) KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)

Abstract

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa, baik realisasi, hingga pada kendala-kendala dalam melakukan kerja sama tersebut. Penyusun melakukan penelitian di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan pembangunan desa khususnya dari segi infrastruktur seperti perbaikan jalan masih lambat, seperti pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten. Sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana realisasi dari kerja sama Pemerintah Desa dan BPD di Kecamatan Rubaru yang merupakan lingkup dari Kabupaten Sumenep. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dalam penelitian ini. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum tertentu. Hasil penelitian bahwa kerja sama Pemerintah Desa dan BPD di Kecamatan Rubaru berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD adalah “hubungan kemitraan”. Serta realisasi kerja sama tersebut lebih kepada fungsi dan wewenang BPD sebagai unsur pemerintahan desa khususnya keterlibatan BPD dalam penyusunan peraturan desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu perbedaan pendapat juga merupakan salah satu kendala yang sering dialami dalam kerja sama antara Pemerintah dan BPD di Kecamatan Rubaru.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item