ANTARA CHILD PROTECTION DAN CHILD LIBERATION: DILEMA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI INDONESIA, MUSAWA JURNAL STUDI GENDER DAN ISLAM, VOL.4 NO.2, JULY 2006, P. 251-261

MUHRISUN , BSW, MAg, MSW, - (2006) ANTARA CHILD PROTECTION DAN CHILD LIBERATION: DILEMA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI INDONESIA, MUSAWA JURNAL STUDI GENDER DAN ISLAM, VOL.4 NO.2, JULY 2006, P. 251-261. MUSAWA JURNAL STUDI GENDER DAN ISLAM, VOL.4 NO.2, JULY 2006, P. 251-261.

Preview	Text (ANTARA CHILD PROTECTION DAN CHILD LIBERATION: DILEMA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI INDONESIA, MUSAWA JURNAL STUDI GENDER DAN ISLAM, VOL.4 NO.2, JULY 2006, P. 251-261) Hak Anak-Musawa.pdf Download (144kB) | Preview
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)

Abstract

Dari sisi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak negara Indonesia bisa dibilang tidak terlalu tertinggal dengan negara-negara lain. Indonesia juga tidak digolongkan sebagai negara “bandel’ dalam mengakomodir peraturan internasional tentang hak dan perlindungan anak. Namun sederetan perangkat hukum perlindungan anak di Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (KHA) yang, meskipun hanya dengan Keputusan Presiden, telah diratifikasi sejak tahun 1990, Konvensi ILO No.182 tentang buruh anak yang disahkan pada tahun 2000, dan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak dilengkapi dengan bentuk implementasi yang definitif, sehingga tidak memiliki dampak yang signifikan bagi peningkatan perlindungan hak-hak anak di negeri ini. Mengingat kondisi tersebut kiranya penting untuk dipertanyakan kembali untuk kepentingan siapakah sebenarnya perangkat hukum perlindungan anak di Indonesia diciptakan? Bagaimanakah sebenarnya hak anak di Indonesia dipahami dan diinterpretasikan dalam kebijakan dan program-program yang ada selama ini?

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item