FIQIH MAZHAB SYAFI’I DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA, BRUNEI, DAN MALAYSIA (1971-1991)

ABDUL HADI, NIM. 88113 (2000) FIQIH MAZHAB SYAFI’I DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA, BRUNEI, DAN MALAYSIA (1971-1991). ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (FIQIH MAZHAB SYAFI’I DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA, BRUNEI, DAN MALAYSIA (1971-1991))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (FIQIH MAZHAB SYAFI’I DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA, BRUNEI, DAN MALAYSIA (1971-1991))
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (12MB)

Abstract

Perkawinan, perceraian, dan perujukan dalam peraturan perundangan tentang perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia (IBM) yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengandung unsur-unsur fiqih mazhab Syafi’i. Penelitian ini terutama memang ditujukan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan cara mengungkapkan unsur-unsur fiqih Syafi’iyah di dalam Undang-undang Perkawinan di IBM. Identifikasi permasalahan dari wacana fiqih mazhab Syafi’i dalam peraturan perundang-undangan tersebut meliputi tiga poin, yaitu (1) penyebab mazhab Syafi’I begitu memasyarakat di kawasan ini dan perkembangan Undang-undang Perkawinan di IBM; (2) unsur-unsur fiqih-mazhab Syafi’i di dalam Undang-undang Perkawinan di IBM; dan (3) persamaan dan perbedaan Undang-undang Perkawinan di IBM dan sejauh mana fiqih mazhab Syafi’i mampu “mengikat” Undang-undang Perkawinan di ketiga Negara itu. Sumber-sumber data primer berkisar pada kitab-kitab fiqih Syafi’iyah dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku. Di Indonesia acuan hukum perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk penjelasannya, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan lain-lain termasuk Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Di Malaysia sumber terpenting adalah enakmen-enakmen, baik Negeri-negeri Berraja, maupun Negeri-negeri Tak Berraja yang berjumlah empat belas negeri. Acuan hukum perkawinan di Brunai adalah The Religious Counsil, State Custom, and Kathi Courts Enactment. Data penunjang meliputi sumber-sumber dari dunia Islam produk Timur Tengah dan Asia Tenggara, termasuk fiqih perbandingan, usul fiqih, sejarah (hukum), termasuk metodologi. Sumber-sumber Barat diperlukan untuk memperkaya materi dan memperdalam penelitian. Metodologi yang digunakan adalah content analysis dengan di dukung dengan pendekatan sosiologi hukum, legal history dan hermeunitika hukum. Namun karena penelitian ini juga terkait erat dengan ilmu fiqih, maka metode yang lazim digunakan di dalam ilmu ini, yaitu Ilmu Usul al-Fiqih juga dipakai untuk acuan, terutama dalam masalalah-masalah yang mengandung khilafiyah dan pemecahan hukum. Secara ,material di dalam semua undang-undang perkawinan di IBM banyak, untuk tidak mengatakan hampir semua dijumpai unsur-unsur fiqih mazhab Syafi’i. Syafi’isme terlihat jelas di dalam rukun nikah dan syarat-syaratnya. Materi yang tampaknya menyimpang dari Syafi’isme dapat dirangkum dengan metode usuliyah dan masuk di dalam basis qa’idah fqhiyah(legal maxim) yang dikembangkan Ulama Syafi’iyah. Materi peraturan perundang-undangan yang paling Syafi’iyah adalah Enakmen Nomer 1 Tahun 1983 (Kelantan) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Undang-undang Perkawinan R.I Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-undang yang paling mengalami distorsi. Disertasi ini diharapkan memiliki paling tidak dua konstribusi di dalam dunia ilmu pengetahuan, yaitu: pertama, pengungkapan tradisi fiqih. Didalam disertasi ini, sebagian jalur-jalur mata rantai kitab-kitab Syafi’iyah telah ditemukan. Jalur-jalur yang dirunut itu hingga mencapai Kanun Malaka, kemudian Kanun Brunei, dan kemudian akhirnya mencapai peraturan perundang-undangan modern mengenai perkawinan di IBM saat ini. Kedua, di bidang hukum perkawinan, disertasi ini menyumbangkan aspek sosiologis dari perundang-undangan tentang perkawinan IBM, yakni kaitan hukum ini dengan kondisi sosio-kultural masyarakat IBM yang masih kuat ke-Syafi’i-annya. Dalam disertasi ditemukan warna Syafi’iyah sebagai akumulasi dari dealektika dengan perkembangan masyarakat IBM. Secara luas pembangunan hukum, jenis hukum apapun, baik privat maupun publik, tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosialnya. Namun hukum dalam wacana “iuscontituendum” masih banyak belum terserap dalam daratan “iuscontitum” oleh karena itu perlu dilakukan penggalian lebih dalam dan luas. Kata kunci : Fiqih mazhab Syafi’i, Undang-undang perkawinan

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Uncontrolled Keywords: Fiqih mazhab Syafi’i, Undang-undang perkawinan
Subjects: Hukum Islam
Divisions: Pascasarjana > Disertasi > Ilmu Agama Islam
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 04 Nov 2014 07:57
Last Modified: 07 Apr 2015 13:30
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14394

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum