KONSEP RAJA DAN KERAJAAN DALAM TSAMARAT AL-MUHIMMAH, KARYA RAJA ALI HAJI (Analisis Intertekstualitas)

DRS. H. MAHDINI, M.A, NIM. 89126 / S3 (2002) KONSEP RAJA DAN KERAJAAN DALAM TSAMARAT AL-MUHIMMAH, KARYA RAJA ALI HAJI (Analisis Intertekstualitas). Doctoral thesis, PASCA SARJANA UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KONSEP RAJA DAN KERAJAAN DALAM TSAMARAT AL-MUHIMMAH, KARYA RAJA ALI HAJI (Analisis Intertekstualitas)) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (KONSEP RAJA DAN KERAJAAN DALAM TSAMARAT AL-MUHIMMAH, KARYA RAJA ALI HAJI (Analisis Intertekstualitas)) BAB II, III, IV, V, V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (22MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan terhadap karya Raja Ali Haji, Tsamarat al-Muhimmah. Adapun yang menjadi fokus kajian adalah makna konsep raja dan kerajaan, menggunakan metode filologi dengan teori intertekstualitas terhadap karya melayu lainnya, Taj al-Salatin, Sulalat al-Salatin, dan Bustan al-Salatin. Dalam penelitian ini ditemukan dua naskah Tsamarat al-Muhimmah, ayang pertama berbentuk manuskrip (naskah A) dan lainnya berbentuk cetakan batu (naskah B). Adapun yang dijadikan suntinan adalah naskah A, atas pertimbangan naskah B telah mendapat beberapa perubahan dan penambahan dari penerbit. Hasil penelitian menunjukan adanya dinamika pemikiran terhadap konsep makna “raja” dan “kerajaan”. Berdasarkan teks –teks melayu, TS, SM, dan BS, para penguasa muslim rantau melayu tidak hanya menggunakan gelar sultan, tetapi juga mengklaim diri mereka sebagai bayangan Allah dimuka bumi (Zhill Allah fi I-ard) , atau bayangan Allah di dunia (Zhill Allah fi l-alam). Sementara dalam teks TsM tidak ditemukan gelar semacam itu, bahkan merasa khawatir dapat membawa kemusyrikan. Dalam teks ini juga dinyatakan, kekuasaan yang dilegitimasi dengan gelar-gelar semacam itu memungkinkan penyandangnya berlaku tiran. Dinamika pemikiran ini terjadi karena pengarangnya dipengaruhi latar belakang sosio-kultural dan tanggung jawab yang dipikulkan dipundaknya sebagai penasehat hukum kerajaan. Kalau tek-teks melayu sebelumnya memperlihatkan uraian konsep raja dan kerajaan “lebih” akrab dengan konsep tasawuf, bahkan dipengaruhi konsep-konsep pra islam. Sedangkan TsM lebih “merapat” le makna konsep fikih (syariah oriented). Sultan (raja) hanyalah manusia biasa, seperti manusia lainnya yang keabsahan kedudukannya tidak disebabakan karena ia memiliki hubungan-hubungan khusus dengan alam adikodrati yang tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, meskipun dalam banyak tempat TsM menekankan kepatuhan terhadap raja dan larangan men”durhaka” kepadanya, namun dijelaskan bahwa dasar kepatuhan itu adalah kesetiaan terhadap ajaran syariat dan komitmen kepada kemaslahatan kaum muslim. Makna konsep “durhaka” seperti ini berbeda teks-teks melayu lainnya, seperti teks TS, SM, dan BS yang memperlihatkan loyalitas mutlak rakyat kepada rajanya, tanpa batas. Adapun makna kerajaan, tidak hanya dipakai untuk menunjukkan kekuasaan yang inheren pada diri seorang raja yang berkuasa, tetapi dapat dirasakan adanya suatu konsep negara. Misalnya kalimat “..... menjadi raja kami di dalam kerajaan negeri ini dngan segala daerah takluknya”. Ada istilah “jabatan kerajaan” yang berarti jabatan dalam sebuah pemerintahan , seperti wazir, syekh islam, mentri, qadi al-qudah, amir, kadi, katib, (panitera), dan lainnya. Sementara didalam teks-teks melayu lainnya seperti BS, tidak melihat isntitusi kerajaan sebagai konsep abstrak yang terpisah dari penguasa atau suatu himpunan kekuasaan yang secara inheren berada dalam kedudukan penguasa. Dalam situasi seperti ini rakyat lebih mengikuti dan lebih loyal kepada pribadi raja daripada terhadap gagasan-gagasan (cita-cita) abstrak yang terpisah dari penguasa tersebut. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan kerajaan, hukum mendirikan kerajaan adalah “fardu kifayah”. Tujuan kerajaan yang ditampilkan TsM sebenarnya lebih dekat pada pengertian pencapaian asas keadilan dizaman modern ini. Asas keadilan berkaitan dengan adil dan kepastian hukum, perlakuan dan pembagian hasil, rasa perikehidupan yang seimbang. Kesemuanya terangkum dalam pelaksanaan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, pertahanan dan menegakkan keadilan melalui badan-badan peradilan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item