SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN HUKUM ISLAM

ARINA FITRIA, NIM. 08370024 (2014) SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN HUKUM ISLAM) 08370024_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka --- rev.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN HUKUM ISLAM) 08370024_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Memilih pemimpin atau kepala negara untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan, merupakan suatu sikap politik yang sangat penting. Dalam memilih pemimpin, ada banyak mekanisme yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Di Indonesia, sebelum dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004, presiden secara periodik dipilih oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), yaitu suatu lembaga politik yang memiliki kedudukan tinggi dalam konstitusi Indonesia sebelum dilakukan amandemen tahun 2000-2003. Sesuai dengan perkembangan demokrasi, pada tahun 2014 presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan dasar Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun sifat dari pemilu 2014 adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui mekanisme tersebut, rakyat bebas menggunakan hak politiknya (hak memilih) untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi mereka. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 beserta variabel-variabel yang mendorong berlakuknya UU No. 42 tahun 2008. Dengan adanya variabelvariabel ini, kita tidak hanya memandang sistem pemilihan presiden hanya dengan menggunakan undang-undang semata, akan tetapi juga dengan menggunakan sistem hukum tatanegara Islam. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif sesuai dengan kaidah hukum tatanegara islam yang banyak dikembangkan para Ulama kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitik. Pencarian data dilakukan melalui mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan kemudian menganalisis data-data tersebut secara detail. Selanjutnya, hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan presiden tahun 2014 adalah relevan dengan sistem hukum tatanegara Islam. Para Ulama mengelompokkan empat sistem pemilihan pemimpin. Pertama, pemilihan hanya sah kalau dilakukan oleh ahl al-aqdi wa al-halili dari seluruh pelosok negeri, hingga persetujuan itu dari seluruh rakyat. Kedua, pemilihan hanya sah kalau paling kurang dilakukan oleh lima orang, dan seorang diantara mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan empat orang lainnya. Ketiga, pemilihan itu sah kalau dilaukan oleh tiga orang, apabila seorang diantara mereka diangkat sebagai imam adalah harus dengan persetujuan dua orang yang lain. Keempat, pemilihan imam sah dilakukan oleh seorang. Adapun yang relevan dengan sistem pemilihan presiden di Indonesia tahun 2014 adalah pendapat pertama, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh ahl al-aqdi wa al-halili dari seluruh pelosok negeri.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item