PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) PP. NO. 72 TAHUN 2005

FATKHAN MASRURI , NIM. 10340088 (2014) PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) PP. NO. 72 TAHUN 2005. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) PP. NO. 72 TAHUN 2005) 10340088_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) PP. NO. 72 TAHUN 2005) 10340088_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diiplementasikan. Di sisi lain, pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Melalui Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang berbunyi pemilihan Kepala Desa besifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan pemilihan Kepala Desa yang dikomandoi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren dapat berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan dan penerapanya masih banyak kendala yang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, salah satunya masih adanya money politics dalam pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara yang ditunjukan kepada masyarakat yang merupakan informan dalam penelitian ini, dan juga menggunakan metode observasi, yang dibutuhkan untuk dapat memahami proses berlangsungnya pilkades dan hal-hal yang diangap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara, yang terakhir adalah metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data yang ada hubunganya dengan penelitian tersebut. Sedangkan dalam analisa datanya penelitian ini menggunakan cara deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis semua data yang terkumpul. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang berbunyi pemilihan Kepala Desa besifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil belum sepenuhnya terlaksana khususnya pemilihan Kepala Desa yang bersifat jujur dan adil. Hal ini terbukti dengan adanya politik uang (money politics) dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Namun tidak adanya pelaporan, lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi yang tegas serta kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga money politics yang merupakan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren tidak bisa dibuktikan secara hukum.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item