HUBUNGAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA DAN PEMERINTAH ORDE BARU

MUSTHOFA SONHADJI , NIM. 83009 (2001) HUBUNGAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA DAN PEMERINTAH ORDE BARU. Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HUBUNGAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA DAN PEMERINTAH ORDE BARU) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (HUBUNGAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA DAN PEMERINTAH ORDE BARU) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Studi tentang hubingan politik antara Islam dan pemerintahan di Indonesia menujukkan adanya kondisi yang pasang surut, yaitu pola hubungan yang bercorak antagonistik, resiprokal-kritis dan akomodatif. Studi tentang Islam dan pemerintah Orde baru dalam beberapa waktu terakhir, sebagaimana dinyatakan oleh Fachry Ali (1991), Afan Gaffar (1993), dan Abdul Azis Thaba (1996), menunjukkan adanya pola hubungan politik yang cukup akomodatif dari pemerintahan Orde Baru terhadap gerakan Islam. Disertasi ini hendak meninjau lebih lanjut dalam kaitanya dengan adanya sinyalemen sejumlah studi tersebut. Pertama, disertasi ini ingin meninjau lebih lanjut. Apakah pola hubungan politik akomodatif yang diperlihatkan pemerintah Orde Baru tersebut berlaku bagi semua kalangan dalam gerakan Islam. Kedua, secara lebih khusus, disertasi ini akan menjawab pertanyaan, apakah kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari gerakan Islam juga masuk dalam kerangka akomodasi politik pemerintah Orde Baru. Berdasarkan rekontruksi historis terhadap perjalanan NU sebagai organisasi Islam yang secara terang-terangan membela paham ahlussunnah wal jama’ah, disertasi ini menemukan sejumlah fenomena yang intinya dapat dinyatakan bahwa akomodasi politik dari pemerintah Orde Baru, terutama yang mulai ditunjukkan pada akhir era 1980-an hingga pertengahan 1990-an, ternyata NU tidak masuk dalam kerangka akomodasi politik tersebut. Dalam batas-batas tertentu, disertasi ini justru menunjukkan adanya pola hubungan berupa peminggiran atau penyingkiran politik oleh pemerintah Orde Baru terhadap NU. Peminggiran politik merupakan salah satu strategi dari pemerintah Orde Baru yang memiliki karakter politik otoriter-birokratik-developmentalis-korporatis. Pemerintah Orde baru yang merupakan kolaborasi antara militer, teknokrat sipil dan pemodal besar, memiliki beberapa cirri utama: (1) elit pemerintahan berada pada oligarki militer sebagai lembaga, didukung oleh teknokrat sipil, dan kalangan bisnis, (2) dalam pengambilan keputusan politik cenderung terisolasi hanya sebatas pada lingketil pemerintahan dan otonom dari partisipasi politik msyarakat (3) proses pengambilan keputusan cenderung birokratik dan mengabaikan proses tawar menawar dengan berbagai kelompok masyarakat yang berkepentingan, (4) sebagai konsekuensi dari beberapa karakter tersebut adalah demobilisasi massa dan melakukan control represif terhadap kelompok oposisi yang ada dalam masyarakat. Karakter politik pemerinyah Orde baru yang demikian ini merupakan konsekuensi dari pilihan politik strategis terhadap pembangunan. Dalam kerangka untuk mengamankan suksesnya proses pembangunan ekonomi, maka penciptaan stabilitas politik merupakan sebuah keharusan yang harus ditempuh pemerintah Orde baru. Kekhawatiran terhadap munculnya ancaman gangguan yang dapat menestabilisasikan pembangunan, maka pemerintah Orde Baru menjalankan strategi korparatisme. Korporatisme ini pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam beberapa organisasi sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan upaya tersebut dalam rangka pengendalian politik pemerintah terhadap masyarakat. Korporatisme pemerintah Orde Baru dijalankan dengan duacara. Pertama, bagi kelompok masyarakat yang memberikan dukungan dan keuntungan bagi pemerintah, maka korporatisasi terhadap kelompok ini akan berupa akomodasi politik, atau masuk dalam kerangka political inclusion. Kedua, bagi kelompok masyarakat yang memiliki potensi mengancam stabilitas, maka korporatisasi pemerintah digunakan untuk “menjinakannya”. Apabila upaya”perjanjaian” ini tidak efektif, maka pemerintah Orde baru akan melanjutkannya dengan penyingkiran politik (political exclusion). NU adalah satu di antara organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang dan higga kini masih hidup. NU memiliki pengalaman sebagai organisasi sosial keagamaan sejak kelahirannya pada tahun 1926. Kekecewaan yang dialami NU selama bergabung dalam partai politik Islam Masyumi, membawanya keluar dari Masyumi dan secara mandiri berdiri menjadi partai politik pada tahun 1952. Pada era Demokrasi Liberal/Parlementer di mana NU ikut dalam pemilu 1955, ternyata mampu tampil sebagai urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi, dan tingkat di atas PKI. Pengalaman NU sebagai partai politik ini berlanjut hingga era Demokrasi Terpimpin. Pada era ini Soekarno menjalankan paham Nasakom, di mana kekuatan politik yang terwakili di dalamnya adalah PNI dan unsur nasionalis, NU dari unsur agama, dan PKI dari unsur komunis. Pada era ini NU tampil sebagai partai Islam terbesar, menyusul dibubarkannya Masyumi oleh Soekarno karena tuduhan atas keterlibatan sejumlah aktifisnya dalam beberapa pemberontakan daerah. Sejumlah kalangan menilai bahwa sikap oportunisnya sajalah, NU mampu bertahan dalam era Demokrasi Terpimpin. Namun demikian, yang patut dicatat adalah NU mampu bertahan sebagai: organisasi yang mewakili kepentingan kelompok Isl;am. Pengalaman NU dalam kehidupan politik masih berlanjut hingga era Orde Baru. Sejak awal berdirinya Orde Baru, hubungan antara NU dengan pemerintah Orde baru mulai menunjukkan ketegangan-ketegangan. NU masih tampil sebagai partai politik yang independen pada pemilu 1971. Bahkan pada pemilu ini , NU berhasil menduduki [posisi kedua setelah Qolkar (partai pemerintah sebagai sayap sipil dari politik militer). Sejak tahun 1973, NU masuk dalam politik penyederhanaan partai (fusi), dan bergabung dengan beberapa partai politik Islam lainnya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini menunjukkan bahwa NU masih tetap berkiprah dalam dunia politik, walaupun tidak semata-mata atas nama NU lagi, namun sudah terlebur dalam PPP. Ketegangan ketegangan politik, yang pada gilirannya membawa kepada kerenggangan hubungan antara kelompok Islam politik dengan pemerintah Orde Baru muncul berkaitan dengan issu yang muncul ke permukaan. Issu-issu tersebut di antaranya adalah keinginan Piagam Jakarta mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, issu yang berkaitan dengan lainnya Undang-Undang Perkawinan, issu diakuinya secara resmi aliran kepercayan dalam GBHN, dan issu seputar asas tunggal Pancasila NU sebagai salah satu kekuatan politik Islam juga mengalami ketegangan hubungan dengan pihak pemerintah Orde Baru terutama pada era 1970-an hingga awal 1980-an. Pada titik ini NU berputar haluan, mengubah dirinya dari partai politik dimana NU menjadi bagiab dari PPP, berubah menjadi organisasi sosial keagamaan yang dikenal dengan sebutan kembali ke Khitah 1926. Pertimbangan yang dipergunakan NU untuk keluar dari arena politik formal ini terutama karena sisttem politik yang dibangun pemerintah Orde baru tidak memberikan kemungkinan partisipasi politik secara aktif, dan tidak memberikan kemungkinan masyarakat luas terlihat dalam pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, kembali kepada organisasi sosial dan keluar dari kehidupan politik formal menjadi pilihan utama yang ditempuh NU. Ketegangan antara pemerintah Orde baru dengan kalangan gerakan Islam menunjukkan tanda-tanda mereka dan dilanjutkan dengan pola akomodasi politik, terutama sejak akhir era 1980-an dan awal 1990-an. Puncak dari akomodasi politik pemerintah Orde Baru itu ditandai dengan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Akomodasi politik ini tidak terjadi begitu saja, namun diawali oleh sejumlah fenomena lainnya yang berkaitan. Sejak awal era Orde baru, di luar pergerakan partai politik Islam, sejumlah aktifitas Islam terlibat aktif dalam gerakan di luar gerakan kepartaian. Gerakan Islam di luar jalur kepartaian ini pada umumnya dimotori oleh kalangan intelektual muslim. Menurut para aktifis kalangan ini, memperjuangkan Islam tidak semata-mata lewat jalur partai, dan dapat diperjuangkan lewat jalur lain. Bersamaan dengan munculnya kelas menengah muslim yang terdidik secara luas ini dan redanya ketegangan antara pemerintah Orde Baru dengan kalangan gerakan Islam pada akhir dan awal 1980-an dan awal 1990-an, maka pada titik inilah terjadi akomodasi politik pemerintah Orde Baru terhadap kalangan Islam Namun demikian, disertai ini menunjukkan bahwa hubungan akomodasi politik tersebut tidak menyentuh semua kalangan gerakan Islam. NU sebagai bagian dari gerakan Islam pada era Orde Baru ini, baik ketika sebagai partai politik mandiri, atau pada saat tampil sebagai kekuatan politik dalam PPP, dan hingga keluar dari PPP dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan lebih banyak dalam posisi marjinal dan tersingkir secara politik dalam hubungannya dengan pemerintah Orde Baru. Disertasi ini menunjukkan bahwa pada hubungan marjinalisasi politik tersebut disebabkan oleh perbedaan karakter antara NU dengan pemerintah Orde Baru. Di satu pihak, NU adalah organisasi sosial keagamaan yang bercorak tradisional, berorientasi untuk memperjuangkan agar paham ahlusunnah wal jama’ah tetap dapat dipraktekkan, berbasis masyarakat pedesaan, dan di bawah pada kepemimpinan kharismatik kyai. Corak hubungan yang demikian ini tentu memiliki potensi hubungan yang kuat antara organisasi dengan basis sosial pendukungnya. Pada kehidupan politik, corak yang demikian ini memiliki potensi politik yang besar. Di sisi lain, pemerintah Orde Baru lebih berorientasi kepada pembangunan ekonomi, dengan membangun aliansi strategis dengan kalangan pemodal asing yang kuat dan didukung oleh kalangan militer. Corak sistem politik yang demikian ini, tidak menghendaki adanya organisasi yang mempunyai ikatan yang kuat dengan basis sosial pendukungnya. Dalam kerangka inilah, hubungan politik pemerintah Orde Baru dengan kalangan Nahdlatul Ulama ditandai dengan peminggiran politik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item