CERAI GUGAT DENGAN ALASAN ZINA ( STUDI PUTUSAN NO.831/PDT.G/2006/PA.PWR )

HUSNUL MUTAQIN - NIM. 04350108/03, (2008) CERAI GUGAT DENGAN ALASAN ZINA ( STUDI PUTUSAN NO.831/PDT.G/2006/PA.PWR ). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract

ABSTRAK Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh kehidupan sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), wa rahmah (dan kasih sayang). Namun, tidak jarang dalam proses perjalanan kehidupan pernikahan terjadi hal-hal yang menyebabkan tujuan pernikahan menjadi hilang atau rusak. Misalnya, karena adanya perselingkuhan atau perzinahan antara salah satu pihak (suami atau istri), yang menyebabkan percekcokan terus-menerus sehingga kehidupan rumah tangga tidak mungkin untuk dilanjutkan, dengan pertimbangan bilamana diteruskan maka akan terjadi kemafsadatan yang lebih besar lagi. Penelitian ini membahas tentang cerai gugat dengan alasan zina. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat atas alasan zina studi putusan No. 831/Pdt.G/2006/PA.Pwr. di Kabupaten Purworejo. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini tergolong dalam jenis penelitihan lapangan (field research), yang bersifat deskriktif analitik dengan metode deduktif. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan cerai gugat dengan alasan zina di Pengadilan Agama Purworejo khususnya dalam putusan No.831/Pdt.G/2006/PA.Pwr. secara spesifik menjelaskan masalah kemudian baru mengadakan analisis dengan mendepankan pendekatan yuridis dan normatif. Hasil penelitian dengan metodologi sebagaimana disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan zina adalah : PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU no. 1/1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam (KHI) serta hujjah-hujjah Syari'ah yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, serta doktrin-doktrin atau pendapat para fuqoha yang ada relevansinya dengan perkara tersebut. Yaitu, gugatan perceraian dikabulkan oleh majlis hakim dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 23 PP No. 9/1975 Pasal 116 huruf a KHI dan telah memenuhi tata cara pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14-19 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 KHI. Tetapi dalam kasus ini majelis hakim tidak menggunakan alasan perceraian pada huruf a . Namun, dalam putusan tersebut hakim menggunakan alasan huruf f . alasannya ialah, bahwa alasan huruf a hanya sebagai salah satu faktor timbulnya pertengkaran pada rumah tangga, sedangkan alasan pada huruf f , digunakan dengan pertimbangan bahwa perceraian dikabulkan karena pertengkaran yang terus-menerus tidak akan mendapatkan tujuan perkawinan sebagaimana tuntunan syari'ah. Yakni, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item