PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT PANDANGAN PARTAI DEMOKRAT

SHELLA MARCELINA , NIM. 10370009 (2014) PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT PANDANGAN PARTAI DEMOKRAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT PANDANGAN PARTAI DEMOKRAT) 10370009_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT PANDANGAN PARTAI DEMOKRAT) 10370009_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan setingkat provinsi yang memiliki status istimewa yang mendasarkan pada hak-hak dan asal usul sebagaimana Pasal 18 (b) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah tertuang dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY dengan melalui mekanisme penetapan yang didasarkan pada aspek historis, sosiologis, dan yuridis. Peneliti mencoba mendalami bagaimana pandangan atau sikap politik Partai Demokrat Yogyakarta mengenai penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research. Teknik pengumpulan data peneletian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara dengan sejumlah pengurus Partai Demokrat Yogyakarta, baik di DPD ataupun di DPC. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisa pandangan dan sikap politik Partai Demokrat Yogyakarta apakah sesuai dengan ajaran Islam dengan pendekatan normative yaitu berlandaskan Al-Quran. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai pandangan dan sikap politik Partai Demokrat terhadap penetapan Gubernur DIY didapat bahwa Partai Demokrat bukan berdiri di pemilihan atau penetapan. Namun, partai ini menginginkan untuk mendiskusikan bersama stakeholder, mana yang terbaik untuk Yogyakarta. Pemikiran dari partai ini yakni harus mempertimbangkan pada konteks sekarang atau masa depan, bukan hanya dengan sosok seorang Hamengkubuwono X atau landasan historis saja. Tatanan pemerintahan yang demokratis di Yogyakarta harus didesain dengan perdais, tentang kelembagaan. Partai politik harus ikut mengawal bagaimana agar jalannya pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam suatu pemerintahan itu berlangsung baik. Dengan menganalisa sejarah, dimasukannya nilai dan aturan dalam suksesi kepemimpinan dalam Islam ke dalam suksesi penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu syarat-syarat dan kandidat internal. Penerapan syarat-syarat pemimpin menurut Al-Mawardi dan suksesi di era Khulafaurrasyidin ke mekanisme suksesi penetapan Gubernur DIY diharapkan dapat melindungi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur itu juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam politik Islam seperti musyawarah, keadilan dalam suatu pemerintahan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item