HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI ATAS KASUS LILY CHODIDJAH WAHID DAN ACHMAD EFFENDY CHOIRIE)

MOH. KHALILULLAH A. RAZAQ, NIM. 10340020 (2015) HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI ATAS KASUS LILY CHODIDJAH WAHID DAN ACHMAD EFFENDY CHOIRIE). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI ATAS KASUS LILY CHODIDJAH WAHID DAN ACHMAD EFFENDY CHOIRIE))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (3MB) | Preview
[img] Text (HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI ATAS KASUS LILY CHODIDJAH WAHID DAN ACHMAD EFFENDY CHOIRIE))
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Pada Tahun 2011, Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie di recall dari keanggotaan DPR di parlemen. Mereka merupakan anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mereka direcall atas tindakannya yang bersebarangan dengan ketentuan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa saat pengambilan keputusan terkait dengan Hak Angket Century dan Mafia Pajak. Latar belakang yang menjadi landasan penelitian ini adalah proses recall atau Pemberhentian Antarwaktu (PAW) yang dilakukan oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie. Hak recall partai politik menunjukkan kecenderungan mengabaikan kehendak rakyat dan mempersulit partisipasi politik rakyat. Mengingat pasca reformasi konstitusi (constitutional reform) kedaulatan rakyat telah dikembalikan dan dipegang lagi oleh rakyat. Sementara Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie terpilih menjadi anggota DPR dengan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Penelitian ini menitikberatkan kepada Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dan melakukan penelitian lapangan terkait pelaku hukum proses recall atau Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada ralevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis. Data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, atau yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu seperti: jurnal-jurnal hukum, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan penyusunan skripsi ini. Bahan hukum tersier berupa hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa proses recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie adalah konstitusional. Namun, recall atas keduanya masih menjadi kewenangan partai untuk mengusulkan recall. Seharusnya dengan sistem proporsional terbuka proses recall atas mereka perlu adanya keterlibatan rakyat sebagai dasar pertimbangan. Jika recall kedepannya masih dipertahankan, maka proses recall tidak hanya menjadi kewenangan partai politik semata dan harus disesuaikan dengan sistem pemilunya. Partai politik harus menjalankan fungsinya, yaitu komunikasi politik yang utuh antara partai politik, kader partai politik dan rakyat agar tercipta hubungan khusus yang menyatukan persepsi dalam ideologi dan platform partai untuk menemukan satu prinsip dalam menjalankan fungsinya masing-masing tanpa harus ada perbedaan di kemudian hari. Dengan demikian, kasus pelanggaran AD/ART tidak terjadi lagi. Hal tersebut dalam rangka untuk menciptakan sebuah sistem demokrasi perwakilan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: DOSEN PEMBIMBING: 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum. 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Hak Recall, Partai Politik, DPR, Sistem Pemilu.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 23 Apr 2015 13:48
Last Modified: 23 Apr 2015 13:48
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15851

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum