PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN OLEH PPNS KETENAGAKERJAAN DAN POLISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LUKMANUL HAKIM, NIM. 10340062 (2015) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN OLEH PPNS KETENAGAKERJAAN DAN POLISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN OLEH PPNS KETENAGAKERJAAN DAN POLISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN OLEH PPNS KETENAGAKERJAAN DAN POLISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 182 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian. Penyidikan dimaksudkan untuk menentukan sebuah tindakan pidana, tersangka, dan sanksi terhadap kejahatan atau tindak pidana tersebut. Tanpa adanya penyidikan, maka secara otomatis tahapan proses peradilan pidana tidak dapat dilanjutkan. Dalam proses atau tahapan penyidikan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 182 ayat (2) UUK. Kemudian dalam kasus lapangan, adanya dugaan pelanggaran norma kerja yaitu tidak dibayarnya upah lembur oleh PT Pertamina training and consulting terhadap Awak Mobil Tangki (AMT) di Kota Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). dalam hal ini Disnakertrans sudah melakukan upaya represif non justitia, akan tetapi hal ini tidak mendapat respon dari pihak PT. Pertamina. Akhirnya, kasus ini mengarah pada proses hukum represif justitia yaitu pelimpahan kepada PPNS Disnakertrans untuk dilakukan penyidikan. Berdasarkan keadaan tersebut, penyusun mencoba mengkaji, bagaimanakah proses penyidikan ketenagakerjaan oleh PPNS dan Kepolisian di DIY serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan (field research) yang bersumber pada data-data lapangan (Disnakertrans DIY dan Polda DIY). Selanjutnya analisa data dilakukan secara kualitatif dan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan beberapa fakta mengenai penyidikan ketenagakerjaan oleh PPNS dan Kepolisian, baik secara yuridis-empiris dan/atau penyidikan terhadap kasus tidak dibayarnya upah lembur oleh PT Pertamina training and consulting terhadap AMT. Selanjutnya dilakukan analisis mendalam dengan didasarkan pada sumbersumber data sekunder yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan erat dengan objek penelitian seperti UUK dan Peraturan Kapolri (Perkap). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris sedangkan kerangka berfikir yang digunakan adalah kerangka berfikir secara deduktif dengan alat silogisme untuk membangun perspektif kebenaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan ketenagakerjaan oleh PPNS dan Kepolisian belum efektif dan efisien. Pasalnya kedua instansi tersebut kurang melakukan koordinasi secara instens sebagaimana diatribusikan oleh undang-undang. Terlebih proses penyidikan yang dilakukan dalam kasus PT Pertamina training and consulting dengan AMT. Faktor-faktor yang mengarah pada keadaan tersebut, pertama tidak adanya peraturan yang mengatur tentang batas waktu penyidikan oleh PPNS ketenagakerjaan, jumlah personel PPNS yang sangat minim yaitu hanya 4 (empat) orang, dan kurangnya sikap pro aktif Kepolisian dalam melakukan penyidikan ketenagakerjaan, serta kurangnya koordinasi diantara PPNS ketenagakerjaan dengan Kepolisian dalam melakukan penyidikan. Lambatnya proses penyidikan akan berimplikasi pada hak-hak pekerja/buruh, yang mana hak pekerja/buruh seolah-olah digantung dengan menunggu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS dan Kepolisian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: PEMBIMBING: 1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag, M.Hum 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH, M.Hum
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 24 Apr 2015 09:06
Last Modified: 24 Apr 2015 09:06
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15861

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum