KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999

SYUKRON MAKMUN, NIM. 10340155 (2015) KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Perjuangan pers Indonesia untuk mencapai pers yang lebih bebas akhirnya terwujud setelah disahkannya undang-undang pers yang baru yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tidak lama dari disahkannya UU No 40 tentang pers, departemen penerangan yang bertugas sebagai lembaga pengawas terhadap pers nasional pun dibubarkan. Dengan demikian, pers nasional akan lebih merasa aman karena kebebasan mereka lebih terjamin dan tidak perlu takut dibredel, karena departemen penerangan sudah dibubarkan. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers di Indonesia tumbuh subur. Dengan banyaknya perusahaan yang ada, masyarakat sebagai konsumen pun akan dipermudah dalam mendapatkan informasi. Karena kebebasan pers bukan mutlak untuk pers semata, tetapi juga untuk menjamin hakhak masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun dalam praktiknya, masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan kebebasan pers seperti yang terkandung dalam UU No 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah penelitian dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori jika diperlukan. Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang kebebasan pers yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menganalisa pengaruh yang ada setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers merupakan perkembangan dari kebebasan berpendapat yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945. Kebebasan pers di Indonesia saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 yang dalam isi-isi pasalnya berpedoman pada pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam prakteknya masih terdapat hambatanhambatan menuju kebebasan pers yang sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999. Hambatan tersebut bisa berasal dari masyarakat, pemerintah, bahkan dari insan pers itu sendiri. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers tidak semata-mata membawa pengaruh positif bagi pers nasional. Ternyata undangundang ini juga membawa pengaruh negatif dengan dasar kebebasan yang tidak terkontrol dan cenderung berlebihan. Lebih lanjut tentang pengaruh atas disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers akan dibahas dalam bab IV.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dosen Pembimbing : 1. Iswantoro, S.H., M.H. 2. Mansur, S.Ag., M.Ag.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 24 Apr 2015 09:14
Last Modified: 24 Apr 2015 09:14
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15867

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum