PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA

ASEP ILHAM TAUFIQ, NIM. 11340022 (2015) PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (16MB) | Preview
	Text (PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT), dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, Namun ada berbagai problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri. Adapun permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (sosio legal research). Penelitian ini selanjutnya disebut penelitian yuridis sosiologis (sosio legal research) secara sepesifik merupakan penelitian efektifitas hukum. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer atau data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya berasal dari narasumber atau responden, dalam hal ini Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Petugas serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta, serta digunakan data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, pendapat-pendapat ahli, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal termasuk dokumen peneltian yang berhubungan dengan mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan beberapa tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, serta dengan tidak diaturnya ketentuan Hakim WASMAT dalam ketentua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, membuat Hakim WASMAT kurang kinerjanya. Pola koordinasi dan dukungan antara mitra kerja penegak hukum dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat minim, bentuk kerjasama antara instansi dalam melaksanakan amanat menjadi tidak maksimal dan belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi. Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif fungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan seharusnya segera mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai landasan hukum bagi Hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan rehabilitasi, jangan sampai cenderung pengaturannya hanya berfungsi untuk putusan hakim dengan pidana penjara saja.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item