TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI ATAS PELAKSANAAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH)

MUGI HARTANA, NIM. 11340043 (2015) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI ATAS PELAKSANAAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI ATAS PELAKSANAAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI ATAS PELAKSANAAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Berdasarkan seminar hukum Pertanahan pada 1978 dikemukakan bahwa untuk memperoleh sertifikat diperlukan waktu lama dan biaya yang relatif tinggi. Adanya sikap instansi yang bersikap pasif, serta mentalis oknum aparat tidak terpuji menjadi penyebab lambannya proses pensertifikatan hak atas tanah. Dengan kompleksnya masalah pendaftaran tanah tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) berupa pensertifikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa tanah yang bersifat strategis. Namun Proyek Nasional Agraria (PRONA) yang diselenggarakan Di Kabupaten Gunungkidul banyak menemui kendala yang pada akhirnya menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penentuan peserta Prona. Banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah yang memiliki tanah belum bersertifikat tidak menerima alokasi Prona. Padahal sasaran Prona adalah untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun berusaha untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendafataran tanah melalui Prona di Kabupaten Gunungkidul serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan pendaftaran tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di samping itu, pendekatan yuridis juga digunakan untuk menganalisis Petunjuk Teknis Pelaksanaan PRONA Tahun 2013. Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat sadar akan hukum serta untuk mengetahui sejauh mana berbagai peraturan tentang pendaftaran tanah berjalan sesuai tujuannya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 telah dijalankan berdasarkan 9 tahap yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mulai dari tahap persiapan sampai tahap penerbitan sertifikat. Dalam setiap tahap pelaksanaan tersebut, petugas mengalami berbagai kendala. PRONA pada dasarnya ditujukan untuk kalangan ekonomi lemah. Namun, akibat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas dan demi terselenggaranya Kegiatan PRONA tepat waktu, menyebabkan penentuan peserta PRONA tidak tepat sasaran.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item