TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013

AINI RAHMANIA, NIM. 11340116 (2015) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (3MB) | Preview
[img] Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Transparansi adalah salah satu unsur penting dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik (good governance). Asas transparansi menentukan bahwa setiap kegiatan dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Terkait dengan hal itu, pemerintah Kabupaten Jepara berkewajiban mengelola APBD secara terbuka, efisien dan adil. Namun dari hasil data yang diperoleh pada Tahun 2013 anggaran belanja dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah Kabupaten Jepara hanya terserap 45,7 persen dari anggaran Rp.17.229.808.000 dengan kategori belanja tidak langsung yang dianggarkan Rp.3.163.988.000 terserap Rp.2.930.818.519 serta belanja langsung dianggarkan Rp.14.065.820.000 dan hanya terserap Rp.4.939.324.3766. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penyusun melakukan penelitian terhadap sistem transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-Undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada nara sumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara pada Tahun 2013 belum secara maksimal dilaksanakan. Hal ini dibuktikan bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan kurang lengkap dan masih sangat susah diakses serta belum memenuhi standar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Instruksi KEMENDAGRI Tahun 2012 Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Selanjutnya dalam hal realisasi penggunaan dana, pada Tahun 2013 penyerapan APBD relatif rendah dan belum menunjukkan hasil serta manfaat yang harus diperoleh masyarakat pesisir sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan ditemui beberapa kendala, beberapa kendala tersebut adalah masih lemahnya kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan dana yang tidak tepat waktu.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: PEMBIMBING: 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum. 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 29 Apr 2015 08:29
Last Modified: 29 Apr 2015 08:29
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15888

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum