PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DIY (STUDY UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 PASAL 226)

Mar'an Saputra, NIM.: 03370297 (2008) PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DIY (STUDY UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 PASAL 226). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DIY (STUDY UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 PASAL 226)) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DIY (STUDY UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 PASAL 226)) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (14MB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 merupakan acuan sebagai terobosan baru bagi pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut memberikan ruang bagi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti pada penjelasan 226 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang berbunyi: quot;Pengakuan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal usul dan perannnya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini quot;. Dengan demikian konteksi keistimewaan Yogyakarta lebih menjurus pada pengakuan kepemimpinan dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Hukum Islam bahwasanya dalam pengankatan Imam dengan menggunakan sistem pengangkatan. Hal ini bisa dilihat dari pengankatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidi. Apabila dikaitkan dengan pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka ini sesuai dengan pengangkatan Imam dalam Islam. Dengam pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kombinasi dengan DPRD propinsi Daerah Isitmewa Yogyakarta yang kemudian disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item