PILKADA TIDAK LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)

MUH. RIZAL HAMDI , NIM. 11370061, NIM. 11370061 (2015) PILKADA TIDAK LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (PILKADA TIDAK LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota))
11370061_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[img] Text (PILKADA TIDAK LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota))
11370061_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (876kB)

Abstract

Pasca reformasi tahun 1998, terjadi perubahan sistem kenegaraan Indonesia menjadi lebih terbuka. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung banyak melahirkan kepala daerah yang cerdas, berintegritas dan berhasil membangun daerahnya. Namun dalam 10 tahun terakhir, pilkada langsung melahirkan persoalan-persoalan baru seperti konflik-konflik sosial dalam masyarakat, money politics disebabkan karena cost politics yang sangat tinggi serta kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung. Hal ini memicu DPR memutuskan bahwa Pilkada dikembalikan melalui DPRD dengan disahkannya UU. No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Terjadi pro dan kontra kalangan masyaratakat, akademisi, dan politikus. Oleh karena itu dinamika ini perlu dikaji. Bagaimana tinjauan politik profetik terhadap perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak langsung tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak langsung lebih mencerminkan nilai-nilai politik profetik (humanisasi, liberasi, dan transendensi). Konflik-konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung yang menyebabkan tercorengnya nilai humanisasi bisa terhindarkan karena masyarakat tidak memilih secara langsung. Begitu juga dengan praktik kecurangan seperti money politics yang disebabkan oleh costpolitics yang tinggi bisa diminimalisir. Sehingga semua itu bertujuan untuk menghadirkan nilai-nilai transendensi dalam setiap aktivitas kehidupan manusia yang rahmatan lil ‘alami>n.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
Uncontrolled Keywords: Pilkada, Demokrasi, dan Politik Profetik
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Edi Prasetya [edi_hoki]
Date Deposited: 12 Aug 2015 17:27
Last Modified: 12 Aug 2015 17:27
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16836

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum