PENYELENGGARAAN SATUAN RUANG PARKIR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012)

ANGGITA RACHMA DEWANTI, NIM. 11340029 (2015) PENYELENGGARAAN SATUAN RUANG PARKIR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENYELENGGARAANSATUANRUANGPAREIRDIDAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012)) 11340029_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (41MB) | Preview
	Text (PENYELENGGARAANSATUANRUANGPAREIRDIDAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012)) 11340029_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kurang seimbangnya attara kebutuhan akan lahan parkir (demand) dan prasarana yang dibutuhkan (supply) menyebabkan banyaknya perparkiran liar yang tercipta di jalan-jalan yang laju pergerakannya sangat tinggi, selain itu bangunan ataupun lahan parkir di luar ruang milik jalan harusnya dapat memenuhi persyaratan untuk membangun lahan parkir di luar ruang milik jalan, tetapi masih banyak perparkiran di luar ruang milik jalan yang tidak mempunyai izin bahkan tidak memenuhi SRP yang sudah ditentukan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dalam penyelenggaraafi satuan ruang parkir di Jakarla dan untuk mengetahui hambatan maupun kendala dalam menyelenggarakan satuan ruang parkir dan bagaimana penyelesaiannya dilihat dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 20 12 tentang P erparkiran. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data sekunder. Metode pengumpulan data normatif, karena penulis dalam penelitian ini mengkaji hukum tertulis yang berasal dari data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif atau wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan : (1) keberadaan Perda tersebut masih belum diimplementasikan secara maksimal, karena masih banyak perparkiran yang belum mempunyai izin menyelenggarakan perparkiran dan SRP yang belum memenuhi syarat di beberapa wilayah di DKI Jakarta; (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Perafuran Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun masalah tersebut adalah : (a) Masih adanya pengelolaan parkir tanpa izin yang biasanya dikuasai oleh preman atau ormas setempat; (b) Terbatasnya lahan parkir off street, sedangkan pengguna jasa parkir tepi jalan umum selalu bertambah sehingga menghambat kelancaran lalu lintas; (c) Masih terbatasnya pengetahuan mengenai peizinan parkir maupun peraturan-peraturan tentang parkir dai aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran kepada masyarakat khususnya para pengelola parkir. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut UP Perparkiran DKI Jakarta melakukan langkah-langkah adalah : (a) mengadakan operasi secara rutin guna mengantisipasi para pengelola parkir dan petugas parkir yang nakal I liar yang sering menaikan tarif parkir di tepi jalan umum; (b) Merencanakan dan membuka lahan parkir baru sehingga parkir di tepi jalan umum tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas; (c)Mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara preventif untuk semua pihak pengelola parkir dan petugas parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran secara rutin dan periodik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item