PROBLEMATIKA PERWAKAFAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO)

NUR ZUBAIDAH, NIM. 11340072 (2015) PROBLEMATIKA PERWAKAFAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PROBLEMATIKA PERWAKAFAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO))
11340072_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf

Download (7MB) | Preview
[img] Text (PROBLEMATIKA PERWAKAFAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO))
11340072_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Hak Milik Atas Tanah merupakan hal yang penting dalam mewujudkan efektifitas pelaksanaan wakaf, maka diperlukan pengawasan yang ketat. Pemerintah dituntut untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan wakaf dan pensertifikatan wakaf sehingga terjamin kepastian hukum. Pusat data Kementrian Agama Kab. Purworejo hingga akhir tahun 2014 menyebutkan dari 16 kecamatan terdapat 1629 tanah wakaf, 1264 sudah bersertifikat dan 364 belum bersertifikat. Artinya masih 22,34% terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat, hal ini dikhawatirkan memicu permasalahan perwakafan di kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo? Apakah kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis yaitu menganalisis data yang diperoleh di lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat diketahui sejauh mana masyarakat sadar hukum. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada nara sumber yaitu Kepala KEMENAG dan Kepala KUA Kab. Purworejo serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan perwakafan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Prosedur pelaksanaan wakaf oleh KUA di Kabupaten Purworejo tampak sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, akan tapi masih ditemukan bahwa prosedurnya terlalu panjang dan tidak jelas siapa yang membiayai dana sertifikasi, dijumpai tanah wakaf yang tidak bertuan dan tanah wakaf yang tidak jelas batas tanahnya. Adapun Faktor yang mempengaruhi terjadinya Problematika Perwakafan di Kab. Purworejo adalah faktor tidak adanya musyawarah dalam keluarga ketika akan mewakafkan, faktor kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf dan faktor kurangnya kepedulian lingkungan untuk menjaga harta benda wakaf. Dalam pelaksanaan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo ditemukan beberapa kendala, yaitu tanah wakaf yang tidak jelas batasnya serta hilang surat-suratnya, tanah berstatus tidak bertuan, tidak adanya dana operasional, dan prosedur yang berbelit.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. ISWANTORO, S.H., M.H. 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 19 Aug 2015 10:22
Last Modified: 19 Aug 2015 10:22
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16967

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum