IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

FASMAWI SABAN, NIM. 11340184 (2015) IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013) 11340184_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (47MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013) 11340184_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bisa memperkuat penyelenggaran pemerintahan daerah terutama melalui peningkapatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah pusat maupun di daerah, perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan pemerintahan yang baik. Good governance menjadi penting untuk diimplementasikan dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Dinas Pajak Dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. Ada lima prinsip utama yang paling signifikan yaitu yaitu Partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan keadilan/kesetaraan untuk mengetahui implementasi good governance dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2013. Dalam penelitian ini,penyusun menggunakan beberapa metode untuk mendapatkannya. Metodetersebut antara lain menggunakan jenis penelitian field research atau penelitianlapangandengan informan penelitian yaitu pejabat berkaitan di Dinas Pajak dan Pengelola Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. Penelitian bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Implementasi good governance dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 yang dikelola oleh DPDPK Kota Yogyakarta belum maksimal. Hal tersebut didasarkan karena masih terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan PAD yang ditemukan oleh penyusun. Masalah tersebut antara lain adalah tidak adanya website khusus DPDPK Kota Yogyakarta yang menunjang bagi optimalisasi pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelaksaan dari E-Goverment. DPDK Kota Yogyakarta dalam pengelolaan PAD menggunakan sistem yang dibangun berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut pada intinya berdasar pada tiga prinsip utama, yaitu prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan ptugas pembantuan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item