PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH

NORMAN WICAKSONO, NIM. 11340160 (2015) PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH) 11340160_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (998kB) | Preview
	Text (PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH) 11340160_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam penyelesaian sengketa BPSK berpedoman pada Azas keseimbangan agar hasil penyelesaian sengketa tidak merugikan salah satu pihak. Mengingat bank merupakan pelaku usaha yang menyediakan jasa berupa kredit serta nasabah yang dalam hal ini sebagai konsumen, maka terdapat hubungan antara bank dan nasabah berupa hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen. Atas dasar itu penyelesaian sengketa kredit melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) perlu dikaji lebih lanjut mengenai Peran BPSK Kota Yogyakarta dalam Azas keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan yang berpotensi muncul setelah terjadinya perjanjian kesepakatan damai anatara pelaku usaha/bank dengan konsumen/nasabah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari lapangan akan diolah yang menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai peran BPSK Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan azas keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa kredit melalu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di lapangan (Kantor BPSK), hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini. Pelaksanaan Azas keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah memberikan peran kepada BPSK Kota Yogyakarta selain melindungi konsumen dengan memberikan bantuan hukum penyelesaian sengketa kepada konsumen. Peran lain tersebu berupa perlindungan terhadap pelaku usaha/bank dari itikad tidak baik konsumen/nasabah yang mengadukan sengketa kredit bermasalah kepada BPSK. Selain itu BPSK Kota Yogyakarta juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha/bank yang terdapat di dalam kredit bermasalah tersebut. Peran BPSK Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan memberikan hak-hak kepada pelaku usaha/bank yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun ada beberapa permasalahan yang muncul di dalam perjanjian kesepakatan damai penyelesaian sengketa, permasalahan tersebut muncul melalui 3 (tiga) hal. Pertama, permasalahan yang disebabkan oleh wewenang BPSK. Kedua, permaslahan yang muncul karena dalam klausul perjanjian kesepakatan damai terdapat kalimat atau kata yang tidak tegas dan kurang tepat/ambigu dan perjanjian kesepakatan damai tidak dicantumkan klausul mengenai hak esekusi jaminan kredit apabila konsumen/nasabah melakukan wanprestasi/ingkar janji. Yang ketiga putusan damai Majelis Sidang BPSK Kota Yogyakarta tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, padahal sesuai dengan aturan UU No. 30 Tahun 1999 ayat (7) dan (8) seharusnya, perjanjian damai penyelesaian sengketa didaftakan di Pengadilan Negeri.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item