TINJAUAN MASLAHAH ATAS KEABSAHAN KETENTUAN IZIN POLIGAMI (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)

INDRA PARITO UTOMO, S.H.I, NIM:1320311062 (2015) TINJAUAN MASLAHAH ATAS KEABSAHAN KETENTUAN IZIN POLIGAMI (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (TINJAUAN MAS}LAH}AH ATAS KEABSAHAN KETENTUAN IZIN POLIGAMI (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (TINJAUAN MAS}LAH}AH ATAS KEABSAHAN KETENTUAN IZIN POLIGAMI (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Berawal dari adanya perbedaan pendapat tentang hukum poligami, kemudian memunculkan konflik antara ulama klasik, ulama kontemporer dan peraturan perundangan dalam hal menetapkan persyaratan poligami, Sehingga memicu penyusun untuk menelitinya. Namun dari sekian banyaknya persyaratan dan pendapat tentang hal tersebut, maka penyusun memfokuskan kepada persyaratan poligami pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pemelihan ini karena Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman/sumber hukum di Peradilan Agama dan diharapkan mampu menjadi fikih Indonesia. Untuk pengkajian yang lebih terfokus, penulis memfokuskan pada persoalan; pertama, mengapa pemerintah mengatur ketentuan izin poligami? kedua, apakah ketentuan izin poligami pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan keabsahan mas}lah}ah? Persoalan di atas dianalisa dengan pendekatan normatif: Usu>l fikih, dengan menggunakan teori mas}lah}ah dan muna>sabah milik al-Gazza>li>. Untuk itu, mencari dan menjelaskan sejauh mana Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam jika ditinjau dari persfektif mas}lah}ah mendapat keabsahan syariat Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan), maka sumbernya terdiri dari data primer dan skunder. Adapun dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentasi. Dalam menganalisis, penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik, berupa penggambaran yang akan menyajikan fakta secara sistematik agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kemudian, dianalisa dengan menggunakan teori mas}lah}ah dan muna>sabah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, bahwa penetapan persyaratan poligami untuk mengatur para suami yang ingin berpoligami tidak dapat semena-mena, sehingga isteri dan anak dapat terlindungi. Kedua, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mendapat keabsahan mas}lah}ah. Karena muna>sib dan selaras dengan Tindakan Pembuat Hukum Syar’i (muna>sib mula>’im) di tempat lain. Adapun rinciannya sebagai berikut: Pasal 57 poin a dan c tergolong dalam mas}lah}ah mursalah, karena aturan tersebut muna>sib, dalam rangka melestarikan keturunan dan selaras (muna>sib mula>’im) dengan Tindakan Pembuat Hukum Syar’i (Allah) di tempat lain, yaitu seseorang diperintahkan menikahi perempuan yang subur (bisa menghasilkan banyak keturunan). Adapun letak keselarasannya dengan poin a dan c adalah pada genus muna>sib sama-sama memperjuangkan keturunan. Pasal 57 Poin b, merupakan solusi dari penyelamatan jiwa suami dan keturunan dari penyakit yang menular, hal ini muna>sib dan tindakan tersebut selaras dengan Tindakan Pembuat Hukum Syar’i di tempat lain, yaitu diperbolehkannya melakukan fasakh untuk menghindari kesukaran dalam berhubungan badan. Adapun letak keselarasanya dengan poin b adalah sama-sama adanya kesukaran pada genus muna>sib. Sehingga diperbolehkan poligami.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item