PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR 1027/PDT.G/1998/PATA)

WIJl ASTUTIK, NIM: 02351300 (2007) PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR 1027/PDT.G/1998/PATA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (16MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (13MB)

Abstract

Dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan, namun Islam tetap menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap pribadi pasangan yang telah berumah tangga. Ini dapat dilihat dari diakuinya persekutuan antara suami istri mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang disebut dengan syirkah. Mengenai keberadaan harta bersama telah diatur dalam Undang-undang Nomor l Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35-37, sebagaimanajuga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97. saat pasangan suan1i istri memutuskan untuk bercerai akan menimbulkan beberapa konsekuensi diaturnya masalah pernbagian harta bersama. Permasalahan bisa timbul ketika salah satu pihak tidak mau membagi harta bersama dalam perkawinan. Seperti kasus yang terjadi pada Tri Sulistyoningtyas binti Digdowiyoto sebagai penggugat dan Supami bin Sumoharjo sebagai tergugat. Dalarn pasal 49 Undang-undang Nornor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam. Salah satu bidang hukum perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai harta bersama dalam perkawinan. Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah: I. Dasar hukum apa yang digunakan Majlis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Nomor I 027 /Pdt.G/1998/P ATA? 2. Bagaimana pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan Agarna Tulungagung dalan1 menyelesaikan sengketa harta bersama Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA?. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk dapat diambil kesimpulan. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif untuk memperoleh kesesuaian antara hukum yang ada dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan Majlis Hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dan pertimbangan Halim adalah Surat AnNisa' ayat 32 yang bertujuan demi kemaslahatan serta melindungi seseorang dari penindasan terhadap hak milik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item