STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

LUTFIL ANSORI, NIM 02371334 (2007) STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (16MB) | Preview
	Text BAB II, III.pdf Restricted to Registered users only Download (23MB)

Abstract

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1 ), (2)). Pasal 4 ayat (2) ini menyebutkan "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Secara konstitusional pasal ini memperlihatkan kedudukan dan tugas Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden. lstilah wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Kedudukan sebagai pengganti ini dapat dilihat dalam Pasal 8, "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya". Dengan demikian kedudukan Wakil Presiden menurut pasal tersebut adalah orang nomor dua setelah Presiden (the second man). Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut UUD dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden ditinjau dari peran, tugas dan pertanggungjawabannya. Tugas dan pertanggungjawaban tersebut terutama dilihat dalam prespektif fiqh siyasah. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research), dengan pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok pembahasan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keppres Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari dan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku dan artikel pada media massa yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan melakukan analisis beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan kedudukan Wakil Presiden dan melakukan penelusuran terhadap teks-teks al Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Di sampling itu, digunakan juga pendekatan politis dan historis. Dengan metode tersebut diketahui bahwa kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia sama dengan kedudukan seorang wazzir dalam sistem ketatanegaraan Islam. Wakil Presiden dan wazzir merupakan orang kedua setelah Presiden/Kepala Negara dalam pemerintahan, yang tugas dan kewenangannya bergantung kcpada pemberian dan pelimpahan tugas dari Presiden. Sehingga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden adalah kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item