ISBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2002- 2005)

SITI KURNIATI DWI ASTUTI, NIM. 01350809 (2007) ISBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2002- 2005). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ISBAT NTKAH SETELAH BERLAKUNY A UU NO. 1 TAHLJN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2002- 2005)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (21MB) | Preview
	Text (ISBAT NTKAH SETELAH BERLAKUNY A UU NO. 1 TAHLJN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2002- 2005)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)

Abstract

Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan yang bersifat duniawi semata, tetapi juga mencakup hubungan lahir batin dengan suatu nilai kesakrdan tersendiri yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Untuk itu, untuk melakukan perkawinan hendaklah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan agama. Negara rndonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah pernikawinan dalam UU No. 1 tahun 1974. Dalarn Pasa1 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lah1r batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa. Adapun Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yrng ·dilaksanakan mcnurut hukum masin g~masi ng agama dan kepercayaannya dan tiap~tiap perkawinan dicatat menurut peraluran perundangundangan yang berlaku. Tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah kcpastian hukum dan tert1h administrasi sena untuk melindungi hak-hak suami istri jika terjadi persengketaan. Dengan ·demikian perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, namun peda kcnyataannya sering te~jadi pcrkawinan yang tidak dicatatkan yang disebut de \gan perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan setelah beberara waktu para pelaku pernikahan sirri menemui kesulitan-kesulitan yang diakibatkan dari pernikahan sirrinya sehingga mcreka mengajukan perrnohonan isbat nikah ke pcngadilan agama demi kepastian hukum perkawinan mereka. Berdasa' kan keterangan yang penyusun dapatkan dari pengadilan Agama Bantu], pemah diputus beberapa kasus permohonan isbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Bantul. Dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap alasan~alasan pengajuan perrnohonan isbat nikah, se1ta dasar hokur.1 yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan ,dan yang menjadi obyek penelitian adalah putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Bantu!. Untuk itu penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat, terhadap kasus atau fenomena isbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. setelah kasus atau fenomena dideskripsikan kernudian dianalisis dengan tepat. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui adanya peraturan perundang~undangan yang berlaku, khususnya yang berlaku di Pengadilan Agama. Hasil yang diperoleh dua. Pertama, alasan pengajuan isbat nikah setelah melakukan pemikahan di luar negeri, b. pengesahan anak, c. kelengkapan administrasi, d. pemikahan sirri. Kedua, penimbangan hakim mengabulkan pennohonan isbat nikah adalah maslahah yang ditimbulkan dengan terkabulnya pennohonan isbat nikah dengan dasar hukum KHJ Pasal 7. ayat (3) huruf e serta Vll adanya bukti-bukti yang kuat. Selain itu hakim dalarn memutus perkara isbat nikah tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pun berdasarkan literature dari hokum islam. nar:ltm juga herdnsarkar kebijaksanaan dari para anggota majelis hakim.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item