PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTERI (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 159/Pdt. G/2006/PA. Yk.)

WIDHYASTUTI MARGININGTIAS, NIM. 01350852 (2007) PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTERI (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 159/Pdt. G/2006/PA. Yk.). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTERI (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 159/Pdt. G/2006/PA. Yk.)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTERI (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 159/Pdt. G/2006/PA. Yk.)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir batin yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Islam perkawinan itu bukan semata mata menyalurkan dorongan hawa nafsu, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera. dan dirahmati oleh Allah swt, dan untuk mengatur mengenai perkawinan ini Pemerintah Indonesia telah rnengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tentang perkawinan. Dengan dikeluarkan Undang-tmdang dan Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga serta dapat menjamin apa-apa yang menjadi hak istri ataupun suami didalam berumah tangga. Salah satu dati aturan yang tercantmn dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah adanya kewajiban suami untuk meminta persetujuan pada isteri ( Pasal 5)1 dan pengadilan agama (P~ 4 ayal (1)) apabila suami akan berpoligami Namun kenyataan yang banyak sekali terjadi di masyarakat hal tersebut seringkali sulit dilakukan. Suami rnalah mengabaikan hak isteri untuk dimintai persetujuannya, dan perkawinan yang kedua tetap dilakukannya dengan jalan menipu dengan mengaku jejaka dan itu sangat merugikan hak isteri. Maka betdasarkan hal tersebut Undangundang berusaha rnengantisipasinya dengan jalan dapat rnembatalkan perkawinan yang kedua, karena suarni telah melanggar syarat-syarat berpoligarni (Pasa.l 22 UU No. l Tahun 1974) dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah secarn huktun. Pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri tersebut sebuah kasus yang sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan pada penyusun untuk. mencari landasan apa yang digunakan sehingga dapat membatalkan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri karena dalam Islam ketentuan terse but tidak diatur baik daJam al-Qur' an maupun al-Ifadis, serta untuk mengetahui apakah pembuktian dan pertimbangan hukurn yang ditern.pkan teJah sesuai balk dari segi yuridis mauplDl nonnatif Dalam kajian ~ pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis, yaitu dengan rnenghubungkan masalah dan data-data yang diperoleh dengan aturan-aturan hukurn yang berlaku, serta pendekatan normatif yaitu pende.katan yang mengarah pada persoaJan dengan ditetapkan sesuatu berdasarkan teks-teks al-Qm' an, al-ijadis, serta daJil-dalil Syar'i lainnya untuk mengetahui alasan pembatalan perkawinan tersebut, serta tmtuk mengetahui apakah pembuktian dan pertimbangan hukum yang diterapkan teJah sesuai baik dari segi yuridis rnaupun nonnatif Berdasarkan rnetode yang digunakan, maka terungkaplah, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam rnemgarnbil keputusan untuk membatalkan perkawinan tersebut adalah berdasarkan Undang-Wldang perkawinan dan atas dasar kemaslahatan, disamping itu pertimbangan serta pembuktian yang dilakukan dipandang telah sesuai baik dari segi yuridis maupun normatif

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item