CIVIL SOCIETY DALAM PANDANGAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI

ABDUL HAFID, NIM. 01371134 (2007) CIVIL SOCIETY DALAM PANDANGAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (CIVIL SOCIETY DALAM PANDANGAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Download (587MB) | Preview
	Text (CIVIL SOCIETY DALAM PANDANGAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2007. Download (251MB)

Abstract

Civil society, dalam tataran konsep, sesungguhnya merupakan ide dan gagasan yang sangat tua dalam proses sejarah kebudayaan dan politik masyarakat barat. Secara filosofis, inti dari konsep ini adalah penolakan terhadap segala macam otoritarianisme dan totalitarianisme. Secara historis, civil society sangat berakar kuat dan terkait erat dengan perjalanan intelektual dan sosial masyarakat Barat. Karena itu beberapa intelektual Barat berpendapat bahwa gagasan demokrasi, ataupun civil society, merupakan produk peradaban Barat yang tidak sesuai dengan peradaban Islam dan pelbagai peradaban lainnya. Begitupun juga intelektual Turki kontemporer, Serif Mardin juga mengatakan bahwa civil society merupakan aspirasi masyarakat Barat. Masyarakat muslim, menurut Mardin, mempunyai imajinasi kolektifnya sendiri yaitu masyarakat Madinah pada zaman Rasulullah yang merupakan sintesa antara agama dan politik. Dalam aras perdebatan inilah Muhammad Abid al-Jabiri berdiri. AlJabiri menjelaskan bahwa nilai-nilai politik Arab yang diadopsi Islam pada dasamya mempunyai keterkaitan yang dalam dengan civil society dan demokrasi. Arti penting dari karya intelektual al-Jabiri adalah usaha untuk melacak sejarah pemikiran Islam dengan metode Turas dalam posisi yang strategis yaitu sebagai pengusung nilai-nilai demokrasi dan cita-cita civil society yang dengan demikian, maka agama tidak mudah tersubordinasikan dalam diskursus negara ataupun sekedar berada dalam ruang privat sebagaimana ditegaskan oleh para pendukung teori sekularisasi. Penelitian ini selain hendak menggali buah pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri tentang civil society dan indikasi-indikasinya, juga menggali relevansi teoretisnya terhadap gagasan civil society dalam masyarakat Arab, sekaligus menggali irnplikasi praksisnya dalam pemikiran politik Islam (fiqh siyasah). Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (library research) yang didasarkan pada karya-karya al-Jabiri sebagai sumber data primer dan buku-buku lain yang terkait sebagai surnber data sekunder. Sedangkan metode pembahasan yang dipakai adalah pendekatan deskriptif-analitik yang berupaya memaparkan pemikiran al-Jabiri tentang civil society secara jelas, akurat dan sistematis. Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan, pertama, al-Jabiri menggunakan istilah masyarakat kota (al-mujtama ' al-mudun) atau masyarakat urban untuk mendefinisikan konsep civil society. Menurut al-Jabiri, institusi-institusi yang merupakan kreasi masyarakat perkotaan yang bertujuan untuk menguatkan sendi perekonomian, sosial dan budayalah yang telah menjadi penopang civil society. Kedua, persatuan di Negara Arab dewasa ini adalah sebuah keniscayaan eksistensial, bukan lagi sekedar slogan ideologis, maka bagi negara-negara Arab, persatuan ini hanya akan dapat terwujud melalui demokrasi dan perwujudan cita-cita civil society. Gagasan persatuan Arab dapat dilakukan dengan pelampauan terhadap negara-negara regional di negeri Arab.Akhimya, pemikiran al-Jabiri tentang civil society tidak saja untuk meramaikan bursa pergulatan teoretik civil society, akan tetapi, lebih jauh adalah sebuah refleksi tentang perlunya demokrasi, pengakuan hak-hak kemanusiaan dan keadilan hukum dalam masyarakat dunia ketiga yang mempunyai ciri meledaknya partisipasi masyarakat dan ancaman melemahnya negara vis a vis dunia global, utamanya di negara-negara Arab yang selama ini al-Jabiri sangat concern terhadapnya. Dalam kondisi ini, maka tesis al-Jabiri menjadi relevan bahwa untuk menyemai demokrasi dan keadaban dalam gempuran kolonialisme dan kapitalisme Barat, maka dibutuhkan civil society yang tangguh dengan ditandai oleh penguatan demokrasi, penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan hukum.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item