KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA

ALI MUSTAJAB, NIM. 11370049 (2015) KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan seorang pemimpin merupakan senjata dari pemimpin untuk mewujudkan keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam Islam pun begitu, ketika pemimpin mengeluarkan suatu kebijakan harus melihat kemaslahatan untuk rakyat. Karena tanpa adanya melihat keadaan suatu rakyatnya, maka bisa jadi pemimpin itu hanya mementingkan kepentingan pribadi. Gus Dur merupakan pemimpin yang mampu mengubah keadaan dan mampu mewujudkan keinginan kaum minoritas. Dengan kebijakan yang ia lakukan kepada etnis Tionghoa yang merupakan etnis minoritas di Indonesia. Etnis Tionghoa sudah lama menginginkan kebebasan dalam memeluk agama Konghucu dan merayakan Imlek. Pada masa Soeharto, etnis Tionghoa mendapatkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa dicurigai sebagai komunis, bahkan pada waktu itu, hubungan negara Indonesia dan China semakin memburuk dikarenakan negara China pada waktu masa Soeharto dikenal dengan aliran komunis, sehingga Presiden pada waktu itu tidak melakukan hubungan bilateral ditakutkan memupuk pemberontak. Penulis tertarik untuk meneliti kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa ditinjau dari siyasah dan implikasi kebijakan politik Gus Dur terhadap Bangsa Indonesia. Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yang mana menggunakan teori kebijakan sebagai pisau analisis dan menggunakan konsep kebijakan siyasah, baik dalam politik maupun dalam Islam. Sedangkan kesimpulan yang didapat dalam penelitian bahwa kebijakan Gus Dur tentang etnis Tionghoa merupakan kebijakan yang mampu menghilangkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa adalah sebagai warga Indonesia sehingga sama dengan yang lainnya, bahkan agama Konghucu dan perayaan Imlek sudah disahkan dalam negara Indonesia. Gus Dur dalam mengeluarkan kebijakan tidak sesuai prosuderal formulasi kebijakan, tetapi secara wacana sesuai dalam kondisi masyarakat yang dimana pada waktu itu Gus Dur mengeluarkan kebijakan terhadap etnis Tionghoa. Gus Dur memang kontroversial dalam mengambil kebijakan, tetapi jika dilihat dari siyasah, kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena dengan kontroversialnya tersebut masyarakat minoritas bisa merasakan almusawah (persamaan), al huriyah (kebebasan), dan keadilan dalam kehidupannya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item