KEPEMIMPINAN DESA NOGOTIRTO DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA PERIODE 2010 - 2014

AHDAN ZAINAL KHAFIDZ, NIM. 11370070 (2015) KEPEMIMPINAN DESA NOGOTIRTO DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA PERIODE 2010 - 2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEPEMIMPINAN DESA NOGOTIRTO DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA PERIODE 2010 - 2014) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KEPEMIMPINAN DESA NOGOTIRTO DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA PERIODE 2010 - 2014) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (791kB)

Abstract

Dewasa ini desa menjadi isu strategis dalam wacana pembangunan Indonesia dari sektor daerah, pembangunan tipe ini sering kita kenal dengan otonomi daerah. Banyak pengamat menyatakan pembangunan otonomi riil pembangunan pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan tersebut disampaikan secara komprehensif dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Salah satunya disampaikan dalam pasal 3 yang memberikan prinsip dasar pembangunan desa yang berdasarkan pada prinsip rekognisi, partisipasi, admistrasi dan subsidiaritas. Wacana pembangunan desa ini merupakan upaya pemerintah untuk menggeser status desa sebagai sub-ordirnat Pemerintah daerah menjadi sub- NKRI. Pertanyaannya adalah apakah pemerintahan Desa mampu menjalankan amanah undang undang tersebut, mengingat pembentukan pemerintah desa selama ini cenderung tidak atas dasar pertimbangan poplle Integritas, buktinya selama ini tidak pernah ada prestasi desa yang muncul atas dasar kinerja dari pemerintahan desa. Dalam konteks ini maka menejement pemerintahan desa menjadi hal utama dalam pembangunan desa. Seperti yang terjadi di desa Nogotirto, Sleman, DIY. Banyak agenda pembanguna yang teruang dalam RPJM-Desa tidak terlaksana secara maksimal. Pasalnya menejemen dalam pembangunan desa tidak dilakukan secara maksimal oleh kepala desa Nogotirto. Hal ini juga diperparah dengan pola koordinasi antar badan pemerintahan desa yang berjalan timpang, sehingga program pembangunan desa dilaksanan tanpa partisipasi masyarakat desa setempat. Maka integritas kepala desa menjadi hal utama dalam pembangunan desa, mengingat amanah undang-undang desa yang menjelaskan bahwa pembangunan desa atas dasar rekognisi dan partisipasi yang berjalan secara masif. Maka menejemen pemerintahan desa merupakan representasi pembangunan desa.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item