IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA)

DUANA KAROMI, NIM. 11340075 (2015) IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA)) BAB II, III, III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penyelesaian kasus pertanahan melaui jalur pengadilan banyak sekali kekurangannya, diantaranya adalah prosedur yang sangat rumit, biaya yang terlampau mahal serta memakan banyak waktu dan tenaga. Sehingga perlu untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa pertanahan lain yang dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat namun biaya yang murah dan waktu yang singkat. Kantor Pertanahan (BPN) membuat terobosan baru dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yaitu melalui mekanisme “mediasi”. Medisi adalah salah satu bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR). Di Indonesia ADR diterjemahkaan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang sebelumnya diatur juga dalam Pasal 1 ayat (10) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan mekanisme mediasi diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya pada Tahun 2014 serta mengetahui faktor-faktor penyebab mediasi dipilih oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yiridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat hukum positif juga melihat pada praktek atau kenyatan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa: Dalam pelaksanaannya, mediasi yang dijalankankan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Yaitu berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang tahapan mediasi. Tahapan tersebut dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi dan yang terakhir adalah tahap paska mediasi. Sedangkan faktor yang menyebabkan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak lain karena: 1) biaya murah dan menghemat waktu karena penyelesaiaannya yang cepat, 2) kerahasiaannya terjamin, hal ini disebabkan kerena mediasi dilaksanakan tertutup, dalam artian tidak semua orang bisa menghadiri atau menyaksikannya seperti berperkara di Pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum, 3) adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan kasus mereka melaui mediasi, dan 4) Kantor Pertanahan (BPN) juga menganjurkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa sebelum ke Pengadilan. Kata Kunci: Mediasi, Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kantor Pertanahan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item