PELUANG DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA ( STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN )

FAJAR MUHAMMAD NASHIH, NIM. 11340152 (2015) PELUANG DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA ( STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN ). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PELUANG DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA ( STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN )) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (PELUANG DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA ( STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN )) BAB II, III, III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dewasa ini persoalan desa menjadi perbincangan di berbagai media, khususnya pada kalangan Akademisi dan pemerintahan. Yang menjadi bahasan penting khususnya adalah pada persoalan dana desa yang cukup besar. Terlepas dari persoalan Anggaran Dana Desa ada tujuan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan nasional, yaitu dengan menciptakan kemandirian desa. Maka dengan tujuan tersebut Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai aturan dan pedoman baru dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, selain membuat peraturan baru pemerintah juga mengucurkan bantuan dana yang juga diatur dalam undang-undang desa tersebut. Namun realitas dalam pelaksanaanya terdapat masalah yang menghambat implementasi dari Undang-undang desa tersebut, maka dari itu penulis mencoba melakukan penelitian terkait permaslahan-permasalahan yang muncul dengan diberlakukanya undang-undang desa tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari lapangan akan diolah yang menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai indikator peluang dan kelemahan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian (field research) yang dilakukan langsung di lapangan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini. Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa pemasalahan yang menjadi Indikator dari implementasi undang-undang desa tersebut diantaranya, lemahnya sosialisasi Undang-undang desa, dan kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintahan desa. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat dari terlaksananya aturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah materi dari undang-undang yang kurang melihat realitas dan kurang maksimalnya kinerja dari pemerintah untuk melakukan kordinasi pada masing-masing tingkat pemerintahan. Maka dari itu, terkait permasalahan yang terjadi maka perlu dilakukan uji materi kembali Undang-undang Desa, dan peraturan-peraturan yang mendukung teknis pelaksanaan dari undang-undang desa tersebut. Untuk menciptakan kemandirian desa maka diperlukan kewenangan yang jelas untuk desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pemerintah Daerah juga harus menghormati desa untuk dapat meyelenggarakakan pemerintahan desa sesuai dengan aturan undang-undang tanpa ada intervensi lagi. Disisi lain Pemerintah Paerah memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan dan meningkatkan SDM masyarakat Desa.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item