TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN MATI DI INDONESIA (STUDI ATAS SANKSI HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA)

BUDI SETIAWAN, NIM. 1134163 (2015) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN MATI DI INDONESIA (STUDI ATAS SANKSI HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN MATI DI INDONESIA (STUDI ATAS SANKSI HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA)) 08390016_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN MATI DI INDONESIA (STUDI ATAS SANKSI HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA)) 08390016_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Permasalahan pidana mati seakan-akan tidak pernah habis untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju, dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis. Pidana mati memang merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia milik yang berharga dan hak asasi manusia untuk mempertahankan hidupnya. narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang kemudian dibedakan kedalam golongan-golongan. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifan universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pidana mati bagi tindak pidana narkotika menurut hukum pidana Indonesia dan pidana mati menurut hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berbasis pada penelitian pustaka (library reasach) yaitu penelitian dengan data tertulis dengan sumber dari buku-buku yang bersifat deskriftif analitik. Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif penyusun mencoba menganalisa tentang pidana mati bagi tindak pidana narkotika perspektif hukum pidana Indonesia dan hak asasi manusia. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap pidana mati bagi tindak pidana narkotika prespektif hukum pidana Indonesia dan hak asasi manusia. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi data primer dan data sekunder, sedangkan pencarian data dari wawancara dijadikan sebagai data pendukung. Setelah dilakukan penelitian dan analisis hasilnya menunjukan bahwa pidana mati bagi tindak pidana narkotika prespektif hukum pidana Indonesia dan ham tetap dijadikan salah satu pidana di Negara Republik Indonesia karena hal tersebut telah tercantum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, artinya juga bahwa penerapan pidana mati di indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu pencantuman pidana mati diberbagai UU tersebut termasuk didalam RUU-KUHP mendatang telah mempunyai legitimasi konstitusional, maka pemberlakuan hukuman mati di indonesia pun tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) terpidana mati. Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga harus menjalankan apa yang sudah menjadi peraturan dalam Negara Indonesia tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item