PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA

NAFIS IRKHAMI, NIM. 0732593/S3 (2015) PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA. Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img] Text (PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA)
COVER DEPAN, BAB I, DAN BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[img] Text (PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Disertasi ini bertujuan untuk mengungkap gagasan pemikiran HTI tentang keuangan publik. Oleh karena itu kajian ini tidak dapat dilepaskan dari teori ekonomi politik; yakni mengenai hubungan antara agama, negara dan perekonomian, prinsip-prinsip kebijakan negara, serta mengenai pemasukan dan pengeluaran negara. Kajian kualitatif ini bersifat eksploratif-analisis, yakni dimaksudkan untuk mengurai dan menganalisa secara mendalam mengenai konsep-konsep kunci dalam pemikiran HTI yang telah terdokumentasikan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Berdasar sifatnya, penelitian ini termasuk library research, di mana bahan dan sumber data penelitian ini berupa karya-karya dari tokoh-tokoh HTI yang telah terdokumentasikan dengan baik dalam jumlah besar. Penelitian ini menemukan bahwa konsep ekonomi politik HTI tidak bisa dilepaskan dari pengklasifikasian ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi (murni) dan sistem ekonomi. Berdasarkan klasifikasi itu, prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam membangun sistem ekonomi Islam terdiri dari atas tiga hal; 1) Menyangkut al-milkiyah; 2) Ta�arruf fi al-milkiyah; 3) Tauzi' al-�arwah bayn alnā �. Konsekuensi dari definisi ini adalah adanya kekuasaan negara untuk melakukan intervensi perekonomian, terutama bidang distribusi (bukan pada produksi sebagaimana ekonomi konvensional). Semua hal yang terkait dengan kepentingan umum atau terkait dengan kepemilikan umum dikuasai oleh negara, dan tidak boleh dikelola oleh swasta maupun individu. Selain melalui kebijakan publik, daulah khilafah juga dapat menggunakan pola distribusi non ekonomi untuk mendistribusikan kekayaan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki akses ekonomi dengan baik. Kebutuhan utama bagi setiap individu dalam masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak adalah tujuan pokok dari sistem ekonomi Islam. Dalam kegiatan perekonomian, setiap individu harus dijamin dapat memenuhi kebutuhan asasi atau kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan dasar dan penjaminan kelancarannya dalam perekonomian menjadi faktor penentu kestabilan ekonomi, politik dan sosial dalam kehidupan manusia. Khalifah memiliki kompetensi kebijakan publik untuk, pertama, memungut sesuatu dari masyarakat sesuai dengan pertimbangannya, misalnya cukai dan pajak. Kedua, berkaitan dengan masalah distribusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakankebijakan keuangan publik (alokasi belanja negara kepada para pihak yang berhak) sesuai dengan ketentuan syariah.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A.
Uncontrolled Keywords: Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafah, Keuangan publik, ekonomi politik
Subjects: Ilmu Agama Islam
Divisions: Pascasarjana > Disertasi > Ilmu Agama Islam
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 05 Feb 2016 10:21
Last Modified: 05 Feb 2016 10:21
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19257

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum