PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA )

BASHOFI MUSHONI, NIM. 11340038 (2015) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA )) 11340038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (10MB) | Preview
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA )) 11340038_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (760kB)

Abstract

Penegakan hukum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan istilah lau enforcement yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (welfare state) yaitu sebagi salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, namun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara, Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia secara umum kerap kali terjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus dan pihak ketiga, sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau (field research) yaitu penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi yang didukung dengan penelitian pustaka atau library reseach. Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengen mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian dari permasalahan di atas yang di peroleh adalah Pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakuan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah 4 kasus, dari hasil penelitian diatas dapat diketahu bahwa penegakan hukum dibidang perpajakan secara umum dan secara khusus dibidang pajak pertambahan nilai belum difungsikan atau dijalankan sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat kita lihat dari masih sedikitnya perkara atau kasus pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan yang diselesaikan melalui proses penegakan hukum tidak pidana perpajakan melalui tahapan penyidikan sampai putusan pengadilan. Karena dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perpajakan lebih mengedepankan hukum tindak pidana pajak yang bersifat ultimum remedium. Dalam penegakan hukum dibidang pajak pertambahan nilai upaya yang dilakukan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberi efek jera atau deterrent effect baik kepada wajib pajak yang bersangkutan maupun kepada wajib pajak lainnya. Sedangkan upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hanya memberikan bimbingan tehnis dan tektis. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item