KEBIJAKAN TARIF POLIGAMI ( STUDI ATAS PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) LOMBOK TIMUR NOMER 26 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAAN DAERAH NOMER 3 TAHUN 2013 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH) PRESPEKTIF SIYASAH

SAHUDDIN, NIM. 11370008 (2016) KEBIJAKAN TARIF POLIGAMI ( STUDI ATAS PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) LOMBOK TIMUR NOMER 26 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAAN DAERAH NOMER 3 TAHUN 2013 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH) PRESPEKTIF SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEBIJAKAN TARIF POLIGAMI ( STUDI ATAS PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) LOMBOK TIMUR NOMER 26 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAAN DAERAH NOMER 3 TAHUN 2013 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH) PRESPEKTIF SIYASAH)
11370008_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Download (11MB) | Preview
[img] Text (KEBIJAKAN TARIF POLIGAMI ( STUDI ATAS PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) LOMBOK TIMUR NOMER 26 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAAN DAERAH NOMER 3 TAHUN 2013 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH) PRESPEKTIF SIYASAH)
11370008_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Restricted to Registered users only

Download (853kB)

Abstract

Negara Kesatuan Republk Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945, keduanya merupakan dasar konstitusi tertinggi dalam negara Indonesia. Pasca reformasi 1998, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undangundang ini memberikan dampak kepada daerah-daerah di Indonesia. Sehingga muncul aturan hukum baru yang disebut peraturan daerah (Perda). Adanya lembaga eksekutif bernama Bupati dan lembaga legislatif bernama DPRD. Pemerintah daerah mencoba membuat Perda yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mempertimbangkan potensi dan kepentingan daerah tentu. Skripsi ini menganalisis tentang kebijakan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan tentang Tarif yang diberikan kepada Para PNS yang akan berpoligami sebasar Rp 1.000.000,-/orang yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penelitian ini bersifat lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan terhadap beberapa sampel responden, keadaan dan kondisi sosial daerah Lombok Timur serta Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 sesuai dengan tujuan fiqih siyasah. Karena di dalam Peraturan Bupati Lombok Timur tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan masyarakat dan pencegahan dari kemudhataran yang merupakan unsur-unsur dalam fiqih siyasah. Peraturan tersebut melindungi terhadap kaum wanita yang tidak ingin dipoligami.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: DRS. AHMAD PATIROY, M.AG
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 07 Mar 2016 13:33
Last Modified: 07 Mar 2016 13:33
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19707

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum