KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME KESULTANAN NGAYOJOKARTO HADININGRAT TAHUN 1998-2014

HASBIE AL KAFI, NIM. 11370093 (2016) KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME KESULTANAN NGAYOJOKARTO HADININGRAT TAHUN 1998-2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME KESULTANAN NGAYOJOKARTO HADININGRAT TAHUN 1998-2014) 11370093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME KESULTANAN NGAYOJOKARTO HADININGRAT TAHUN 1998-2014) 11370093_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda-beda dan beragam, dari jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, dan bahasa. Mengingkari perbedaan hakikatnya mengingkari sunnatullah. Perbedaan (pluralitas) di satu sisi dapat menjadi kekayaan budaya, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik. Di Indonesia, DIY merupakan kawasan yang mempunyai komposisi masyarakat dengan pluralitas yang kompleks. Pluralitas tersebut harus dikelola dengan benar agar tercipta tatanan masyarakat yang saling mengakui, menghargai dan menghormati. Pengakuan dan dorongan terhadap pluralisme, melindungi keanekaragaman, inilah yang dinamakan multikulturalisme. Dalam hal ini peran pemerintahlah yang sangat vital dalam mendukung multikulturalisme. Sultan Hamengku Buwono X mempunyai peran ganda sebagai Sultan Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat dan sebagai Gubernur DIY. Sebagai Sultan, ia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan masyarakat Yogyakarta yang multikultur. Sultan yang terkonsep dari gelarnya Hamengku mengandung makna harengkuh atau ngemong, melindungi dan mengayomi tanpa membeda-bedakan golongan, keyakinan dan agama secara adil. Sultan semestinya mampu mengakomodasi pluralitas dan memberikan kebijakan yang bermuatan multikulturalisme. Sebagai Gubernur, ia mempunyai kewenangan sebatas pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan umat beragama, dan pengaturan rumah ibadah . Urusan agama merupakan urusan di luar kewenangan Pemerintah Daerah, melainkan kewenangan Pemerintah Pusat. Jenis penelitian ini adalah literature research dan bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dikaji, yaitu mengenai kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi, serta kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono X. Selanjutnya dianalisis bagaimana posisi Sultan apakah sebagai Gubernur DIY atau Sultan Kesultanan serta pandangan dan kebijakan yang Sultan lakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan Sultan Hamengku Buwono X di berbagai kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi menunjukkan perhatiannya dengan tindakan serta di beberapa kasus mengutarakan statement membela multikulturalisme. Meski pada beberapa kasus mendapat perhatian dari Sultan, hal ini tidak menjamin kasus tersebut selesai. Banyak kasus yang mendapat perhatian Sultan yang ternyata tidak selesai secara hukum. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kewenangan Sultan Hamengku Buwono X dalam agama hanya sebatas pemberdayaan dan kerukunan umat beragama. Kewenangan agama merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu proses hukum adalah kewenangan aparat keamanan dan dalam hal ini Sultan Hamengku Buwono X tidak mempunyai kekuatan. Dalam berperan menangani kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi, sepertinya Sultan memisahkan peran sebagai Gubernur DIY dan Sultan Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Sultan yang hanya mengandalkan pihak aparat keamanan dan dengan jalur hukum, tidak menggunakan dialog misalnya iii mempertemukan pihak-pihak terkait dan pelibatan Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item