KIAI BISRI SYANSURI Berpolitik Dengan Ilmu Fiqh 1971-1980

JOKO WAHYONO, NIM: 1120310038 (2016) KIAI BISRI SYANSURI Berpolitik Dengan Ilmu Fiqh 1971-1980. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KIAI BISRI SYANSURI Berpolitik Dengan Ilmu Fiqh 1971-1980) 1120310038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (KIAI BISRI SYANSURI Berpolitik Dengan Ilmu Fiqh 1971-1980) 1120310038_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto, pasca dilantik oleh MPR pada 1968, merupakan awal dari gerak baru sejarah bangsa Indonesia dan juga sejarah baru bagi organisasi sosial keagamaan di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Di masa ini sampai akhir tahun 1980-an, politik NU lebih banyak berada di luar kekuasaan (oposisi). Fusi partai dan agenda pemurnian pengamalan Pancasila yang digadang rezim Orde Baru mengharuskan segala lembaga atau organisasi yang ada menerima dan menerapkan asas tunggal Pancasila. Sebagai oposisi, NU yang kala itu dipimpin Kiai Bisri Syansuri selalu dicurigai. Pendirian prinsipil sang Rais ‘Aam sebagai ulama fiqh sering kali membuat NU harus berbenturan dengan sejumlah kebijakan pemerintah. Penelitian ini mengkaji pemikiran fiqh Kiai Bisri ketika beroposisi dengan penguasa Orde Baru. Melalui ijtihad politik Kiai Bisri, penulis mereposisi fiqh siyasah yang selama ini dianggap sebagai legitimasi atas kebijakan penguasa, bukan paradigma yang memiliki aturan main. Ada beberapa political event yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, di antaranya; fusi partai, pengesahan RUU Perkawinan dan indoktrinasi Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Sebagai tool of analysis, penulis menggunakan teori diskursus. Karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya menempatkan pemikiran Kiai Bisri sebagai pemikiran individual (fikr rajulin), tapi sebagai suatu fenomena pemikiran (zahirah fikriyyah). Artinya, sejarah pemikiran dalam penelitian ini bukan semata diartikan sebagai sejarah ide atau tentang historisitas sebuah ide yang kronologis, tetapi juga sebagai bangunan epistemologi dari keseluruhan dinamika pemikiran NU. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa fiqh Kiai Bisri bukanlah fiqh siyasah yang dimainkan secara instrumental, tapi diorientasikan secara praksis dan melebur dalam praktik berpolitik. Bukan pula fiqh sebagai legitimasi praktik politik penguasa Orde Baru, melainkan sebagai strategi dalam berpolitik. Terbukti, dari fatwa-fatwa, sikap maupun keputusan politik yang lahir dari Kiai Bisri, di mana fiqh menjadi counter discourse, atau bahkan resistance discourse terhadap kooptasi dan depolitisasi politik Islam yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Wacana “tandingan atau perlawanan” itu diorientasikan untuk kemaslahatan umum (maslah}ah ‘ammah) dalam kerangka menjaga keseimbangan kekuasaan Orde Baru dan melakukan mekanisme kontrol yang efektif dan konsisten dalam menjalankan pemerintahan. Maka, fiqh siyasah Kiai Bisri tidak terbatas pada teks. Ada interaksi yang intens antara logika teks dengan logika konteks, sehingga mendinamisasikan fiqh siyasah NU dalam berpolitik, berhadapan dengan kekuatan rezim Orde Baru

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item