PRAKTEK MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)

ARIS NUR QADAR AR RAZAK, NIM: 1320311082 (2015) PRAKTEK MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PRAKTEK MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)) 1320311082_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PRAKTEK MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)) 1320311082_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tesis ini mengkaji tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. Masalah akademik dari pemilihan topik ini adalah kedudukan mahar dalam fikih munakahat adalah sebagai syarat sah perkawinan. Namun demikian, hukum Islam maupun hukum positif Indonesia tidak menentukan jenis, bentuk, dan jumlah mahar. Dalam sistem perkawinan adat Muna, secara faktual terdapat tata cara tersendiri dan unik dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar. Pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana praktek mahar perkawinan adat Muna dalam prespektif hukum Islam? kedua apa nilai-nilai yang terkandung pada praktek mahar dalam perkawinan adat Muna? ketiga, bagaimana respon masyarakat terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat Muna? Penelitian ini adalah penelitan kualitatif yang bersifat deskriptif. Mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Muna dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis gunakan teori akomodasi hukum yang dipertegas dengan teori receptie in complexu dan receptie. Hasil penelitian bahwa, pertama, praktek mahar perkawinan adat Muna berdasarkan pada stratifikasi, yaitu: golongan kaomu (bangsawan) dengan 20 boka, golongan walaka (adat) dengan 10 boka 10 suku, golongan anangkolaki (pertanian) dengan 7 boka dan 2 suku dan golongan maradika dengan mahar 3 boka dan 2 suku. Penetapan mahar dan kepemilikan mahar perkawinan adat Muna bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan, pembahasan mahar dan bentuk serta kategori mahar dalam perkawinan adat Muna sejalan dengan hukum Islam. Kedua, nilai yang terkandung pada praktek mahar perkawinan adat Muna, yaitu nilai keseimbangan yang terdapat pada penetapan mahar empat golongan masyarakat Muna. Nilai musyawarah terdapat dalam prosesi penetapan mahar. Nilai ekonomis dan kerahasiaan dapat ditemukan pada prosesi penyerahan mahar yang menggunakan kain penutup. Ketiga, dua kelompok besar masyarakat Muna yang memberikan respon terhadap praktek mahar yaitu: kelompok konservatif (mempertahankan praktek mahar) dan reformis (memberikan pembaharuan praktek mahar). Faktor yang melahirkan kelompok konservatif, yaitu tingkat pendidikan, dan status sosial. Faktor yang melahirkan kelompok reformis, yaitu tingkat pendidikan dan pemahaman agama. Selanjutnya, teori receptie in complexu, yang menyatakan hukum Islam yang berlaku bagi pemeluknya, hanya berlaku secara konseptual pada masyarakat Muna. Sementara, pada tataran praktek mahar dalam perkawinan adat Muna justru hukum adat yang lebih dominan. Dengan kata lain, pada wilayah praktek mahar pekawinan adat Muna, justru berlaku teori receptie. Oleh karena itu, untuk dapat diakomodasi dalam membentuk fikih nasional, maka praktek mahar dalam perkawinan adat Muna terlebih dahulu mereduksi aspek yang bertentangan dengan hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item