TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA NOMOR : 0071/PDT.P/2011/PA.JPR)

YUNITA NOOR LAILI, NIM. 09350085 (2016) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA NOMOR : 0071/PDT.P/2011/PA.JPR). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA NOMOR : 0071/PDT.P/2011/PA.JPR)) 09350085_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (25MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA NOMOR : 0071/PDT.P/2011/PA.JPR)) 09350085_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Anak adalah titipan Allah SWT. yang harus dijaga dan dilindungi haknya sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang memang seharusnya didapatkan. Namun sayangnya, perlindungan atas hak tersebut terkadang tidak mereka dapatkan dari orang tua kandung ataupun keluarga, sehingga mengharuskan adanya praktik pengangkatan anak guna tercapainya tujuan awal, yakni kesejahteraan anak. Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2011 menerima satu permohonan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya (anak temuan). Bapak N dan Ibu I bermaksud mengangkat seorang anak yang mereka temukan di depan rumah dan telah keluar penetapannya dengan nomor 0071/Pdt.P/2011/PA. Jpr. Penyusun tertarik dengan perkara ini, karena pemohon telah mempunyai dua orang anak. Pokok masalahnya adalah bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara ini, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam memandang penetapan tersebut. Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat preskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi ditambah dengan wawancara agar data yang dikumpulkan lebih lengkap, sedangakan metode pendekatannya adalah normatif-yuridis karena perkara ini membahas sebuah amar putusan yang tentu materinya berupa aturan atau ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan. Berdasar dasar hukum (Islam dan Positif) dan pertimbangan yang digunakan, yakni al-Ah}zab ayat 4, 5, 37, 40; al-Insa>n ayat 8 dan al-Ma>’idah ayat 2 dan 32, beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ima>m Bukhari, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaganegaraan Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984, maka penyusun berpendapat, bahwa dari kaca mata hukum Islam, penetapan ini telah sesuai dengan aturan yang ada, dimana dalam hal ini yang beralih hanyalah kewajiban sebagai orang tua, yakni memelihara, merawat, menjaga, membiayai dan memberikan kasih sayang bukan pengalihan nasab. Tidak beralihnya nasab menyebabkan tidak timbulnya hak saling mewarisi harta kekayaan masingmasing, hanya saja terdapat hubungan keperdataan antara keduanya, yakni melalui wasiat wajibah. Menurut hukum positif, secara umum, dasar hukum dan pertimbangan hakim yang majelis hakim gunakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meski ada yang tidak sesuai dengan perundangan, namun hal tersebut tidak mengakibatkan putusan menjadi tidak sah karena semua tetap didasarkan pada kesejahteraan anak. Oleh karena itulah, penyusun merasa pertimbangan hukum Islam lebih diutamakan oleh majelis hakim dibandingkan dengan hukum positif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item