TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAILIT KARENA UTANG ( STUDI KASUS UNDANG-UNDANG N0. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN)

SYUKRON, NIM. 12380022 (2016) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAILIT KARENA UTANG ( STUDI KASUS UNDANG-UNDANG N0. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAILIT KARENA UTANG ( STUDI KASUS UNDANG-UNDANG N0. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN)) 12380022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAILIT KARENA UTANG ( STUDI KASUS UNDANG-UNDANG N0. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN)) 12380022_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, seringkali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Debitor atau Kreditor yang menghadapi permasalahan tersebut dapat menyelesaikan utang/piutangnya melalui ke Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Niaga merupakan salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang. Permasalahan yang diteliti adalah tentang utang yang ada dalam kepailitan dan kepailitan, serta pembuktian utang, sanksi terhadap yang mengelak membayar utang, bentuk-bentuk utang dalam kepailitan dan jumlah utang menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deduktif analitis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ada persamaan dan perbedan antara hukum Islam dan hukum nasional. Segi perbedaan dalam hukum kepailitan nasional utang masih mengandung riba serta bentuk utang dalam hukum Islam lebih sempit ketimbang hutang menurut hukum kepailitan. Kemudian dalam hukum Islam jumlah utang dalam kepailitan harus lebih banyak berbeda dengan hukum kepailitan nasional yang tidak mengenal batasan jumlah utang dalam pengajuan kepailitan baik itu dari kreditor maupaun debitor. Dalam pembagiaan utang terhadap kreditor, menurut hukum Islam mendapat bagian sesuai dengan jumlah piutangnya berbeda dengan hukum kepailitan nasional, ada sebuah batasan ketika tidak mempunyai jumlah utang yang telah ditentukan, maka mereka tidak memperoleh hak suara sebagai kreditor.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item